Telepon Penting(darurat)
Minggu, 07 Maret 2010
News dari Detik Com
Lima Parpol Diisukan Ditekan Pemerintah
Elvan Dany Sutrisno -
Jakarta - Apa yang disampaikan Indonesian Corruption Watch (ICW) bahwa ada indikasi barter perkara dalam hasil akhir Pansus Century, di mata Ketua DPP Hanura Yuddy Chrisnandi tak sepenuhnya keliru. Dia menyebut ada lima parpol yang ditekan oleh pemerintah.
"Saya percaya pada teman-teman ICW. Selama ini berbicara dengan fakta. Ada lima parpol yang ditekan," kata Yuddy kepada detikcom, Senin (8/3/2010).
Eks politisi Golkr ini mengimbau kelima parpol itu jangan gentar walaupun ditekan oleh pemerintah. "Pisahkan antara kepentingan masing-masing pribadi dengan kepentingan yang lebih besar," ujarnya.
Namun Yuddy tidak mau mengungkapkan partai mana saja yang diiming-imingi barter perkara oleh pemerintah. Yuddy berharap kelima parpol tersebut tetap konsisten mengungkap Century dan memantau penuh pelaksanaan rekomendasi DPR kepada penegak hukum.
"Lihatlah Hanura, kami tidak tertekan karena tidak memiliki persoalan apa pun. Hanura tidak akan mundur satu inci pun," ujar Yuddy. Hanura memiliki 16 kursi di DPR.
Sementara itu sumber Kendarinews di DPR menjelaskan bahwa kelima parpol tersebut adalah Golkar, PDIP, PPP, PKS, dan Gerindra. Golkar dijanjikan 'keamanan' bagi pimpinan fraksinya di DPR, PDIP sejumlah anggota DPR yang mulai dilirik KPK, mantan menteri dari PPP yang juga sedang ditangani KPK, dan masalah L/C bodong dari PKS. "Bos Gerindra ada yang bermasalah," jelas sumber tersebut.
Sebelumnya diberitakan, Indonesian Corruption Watch (ICW) mencium adanya kecenderungan menghentikan kasus Century dengan cara 'barter' perkara. 7 Kasus yang juga melanda fraksi dan anggota Pansus Century bisa menyebabkan rekomendasi Pansus menjadi tawar.
7 Kasus ini yakni masalah pajak yang melibatkan Ketua Umum Golkar ARB, dugaaan kasus Inkud oleh Ketua Fraksi Golkar SN yang juga bersangkut paut denga Ketua Pansus IM, kasus yang melibatkan politisi dari PDIP yg menyeret nama ZEM di mana PPATK menemukan adanya 137 transfer valuta asing, kasus L/C fiktif yang dilakukan oleh inisiator panitia angket MIS, kasus pembunuhan HAM Munir yang melibatkan Partai Gerindra, dan ada pula kasus HAM Timtim yang terkait dengan Ketua Umum Hanura.
Menanggapi tudingan ICW itu, PKS menyatakan tidak habis pikir. "Kita tidak mengerti apa ada datanya? Kita juga tidak mengerti yang dilakukan apa latar belakangnya?" keluh Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaaq.
Sedang Sekjen PDIP Pramono Anung menyatakan, partainya tetap konsisten. Sementara Ketua DPP PG Ade Komarudin menjamin tidak ada barter kasus
Elvan Dany Sutrisno -
Jakarta - Apa yang disampaikan Indonesian Corruption Watch (ICW) bahwa ada indikasi barter perkara dalam hasil akhir Pansus Century, di mata Ketua DPP Hanura Yuddy Chrisnandi tak sepenuhnya keliru. Dia menyebut ada lima parpol yang ditekan oleh pemerintah.
"Saya percaya pada teman-teman ICW. Selama ini berbicara dengan fakta. Ada lima parpol yang ditekan," kata Yuddy kepada detikcom, Senin (8/3/2010).
Eks politisi Golkr ini mengimbau kelima parpol itu jangan gentar walaupun ditekan oleh pemerintah. "Pisahkan antara kepentingan masing-masing pribadi dengan kepentingan yang lebih besar," ujarnya.
Namun Yuddy tidak mau mengungkapkan partai mana saja yang diiming-imingi barter perkara oleh pemerintah. Yuddy berharap kelima parpol tersebut tetap konsisten mengungkap Century dan memantau penuh pelaksanaan rekomendasi DPR kepada penegak hukum.
"Lihatlah Hanura, kami tidak tertekan karena tidak memiliki persoalan apa pun. Hanura tidak akan mundur satu inci pun," ujar Yuddy. Hanura memiliki 16 kursi di DPR.
Sementara itu sumber Kendarinews di DPR menjelaskan bahwa kelima parpol tersebut adalah Golkar, PDIP, PPP, PKS, dan Gerindra. Golkar dijanjikan 'keamanan' bagi pimpinan fraksinya di DPR, PDIP sejumlah anggota DPR yang mulai dilirik KPK, mantan menteri dari PPP yang juga sedang ditangani KPK, dan masalah L/C bodong dari PKS. "Bos Gerindra ada yang bermasalah," jelas sumber tersebut.
Sebelumnya diberitakan, Indonesian Corruption Watch (ICW) mencium adanya kecenderungan menghentikan kasus Century dengan cara 'barter' perkara. 7 Kasus yang juga melanda fraksi dan anggota Pansus Century bisa menyebabkan rekomendasi Pansus menjadi tawar.
7 Kasus ini yakni masalah pajak yang melibatkan Ketua Umum Golkar ARB, dugaaan kasus Inkud oleh Ketua Fraksi Golkar SN yang juga bersangkut paut denga Ketua Pansus IM, kasus yang melibatkan politisi dari PDIP yg menyeret nama ZEM di mana PPATK menemukan adanya 137 transfer valuta asing, kasus L/C fiktif yang dilakukan oleh inisiator panitia angket MIS, kasus pembunuhan HAM Munir yang melibatkan Partai Gerindra, dan ada pula kasus HAM Timtim yang terkait dengan Ketua Umum Hanura.
Menanggapi tudingan ICW itu, PKS menyatakan tidak habis pikir. "Kita tidak mengerti apa ada datanya? Kita juga tidak mengerti yang dilakukan apa latar belakangnya?" keluh Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaaq.
Sedang Sekjen PDIP Pramono Anung menyatakan, partainya tetap konsisten. Sementara Ketua DPP PG Ade Komarudin menjamin tidak ada barter kasus
Kamis, 04 Maret 2010
Berita Hari Ini ( 5Maret 2010)
HMI Minta Polisi Minta Maaf
IHSAN MUSTAKIM/TRIBUN TIMUR
Ketegangan polisi dan mahasiswa di Makassar
Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) mengecam keras aksi penyerangan Sekretariat HMI Cabang Makassar oleh oknum yang diduga dari kepolisian. Apalagi, ini merupakan kali kedua aparat kepolisian menyerang Sekretariat HMI Cabang Makassar.
"Aparat yang melakukan itu harus ditindak tegas," kata Ketua Umum Pengurus Besar Majelis Penyelamatan Organisasi HMI, M Chozin Amirullah, di Badan Reserse Kriminal Mabes Polri, Kamis (4/3/2010).
Dilanjutkannya, Polri harus meminta maaf atas penyerangan itu. Sebab, perilaku oknum kepolisian yang melakukan penyerangan itu akan memperburuk dan membuat malu nama Polri di mata masyarakat, terutama mahasiswa.
Chozin menyampaikan hal tersebut setelah dirinya gagal menemui Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri Komjen Ito Sumardi untuk meminta klarifikasi terkait aksi penyerangan kantor Sekretariat HMI Makassar yang diduga dilakukan oleh oknum kepolisian. "Kami ingin menemui Kabareskrim karena polisi harus mengklarifikasi soal ini," ujarnya.
Meski tak dapat memberikan data dan bukti secara rinci dan kuat, Chozin sangat meyakini penyerangan terhadap HMI Cabang Makassar beberapa hari lalu dilakukan oleh oknum polisi meskipun saat itu oknum yang bersangkutan berpakaian preman. Warga, dikatakannya, hanya menjadi alat polisi untuk ikut melakukan penyerangan setelah diprovokasi.
"Ada aksi makanya ada reaksi," kilahnya saat ditanya mengapa massa HMI Cabang Makassar juga membalas secara reaktif aksi penyerangan itu. Chozin juga mengingatkan agar kader HMI di Makassar dapat menahan diri untuk tidak kembali menyerang kepolisian. "Tahan diri. Jangan sampai terpancing oleh provokasi," katanya.
Chozin menyayangkan sikap Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan yang dikatakannya tidak dapat membaca psikologis anggotanya di Makassar. Sementara menurut Sekretaris Jenderal HMI, Achmad Ilyas, Makassar menjadi tempat penyerangan karena daerah tersebut dikenal bersumbu pendek sehingga dengan mudah orang menyulut amarah di sana.
Ditegaskan Chozin, saat ini HMI Makassar tengah melakukan mediasi Polda Sulawesi Selatan terkait langkah persuasif menindaklanjuti penyerangan itu.
Inilah Motor Yang Dirusak di Sekretariat HMI
Mahasiswa Makassar turun ke jalan
Penyerangan terhadap sekretariat Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Makassar Raya di Jalan Botolempangen, Kamis (04/03/2010) siang, ternyata disertai dengan pengrusakan sepeda motor yang diparkir di sekretariat itu.
Sejumlah orang yang berhelm tertutup mendatangi sekretariat itu tadi siang dan mencari mahasiswa. Namun karena tidak mendapati mahasiswa, mereka akhirnya merusak motor dengan cara menginjak, memecahkan kaca, dan meringsekkan bagian-bagian motor.
Berikut ini beberapa motor (dan nomor pelatnya) yang dirusak sejumlah orang yang mendatangi sekretariat itu:
1. Yamaha Jupiter DD 3296 GG
2. Yamaha Jupiter hitam DD 2302 MT
3. Suzuki Shogun DD 4810 GD
4. Yamaha Jupiter DD 3385 WK
5. Honda Win DD 5653 AL,
6. Honda DD 4425 AM
7. Jupiter MX DD 2696 IB
8. Suzuki satria DD 4115 VB
9. Yamaha Vega DD 3275 VS
10.Suzuki Thunder biru DD 2258 QS
11.Yamaha Jupiter DD 4140 AC
12.Suzuki Spin (matic) DD 4298 WN
13.Honda Revo DD5649 KS
14.Honda Revo DD 2075 QE
15.Yamaha Mio DD 4948 AS
16.Yamaha V-Ixion DD3768 QF
17.Yamaha Mio DD 3712 BZ
18.Suzuki DD 4901 HB
19.Yamaha DD 6616 BJ
20.Yamaha Vega DD 3637 B2
21.Suzuki Thunder DD 4349 QS
Jumlah motor yang rusak diperkirakan lebih banyak daripada yang tercatat karena sebagian motor sudah dibawa pemiliknya
Polisi Tangkap 18 Aktivis HMI
Ketegangan polisi dan mahasiswa di Makassar
Kepolisian Wilayah Kota Besar Makassar menangkap 18 aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Makassar saat para mahasiswa bersembunyi di sejumlah ruangan seusai melakukan penyerangan balik ke Mapolsek Makassar.
"Teman-teman dibawa paksa oleh polisi ke Polwiltabes Makassar. Sebelum dibawa, mereka sempat dipukul, bahkan saya sudah bersembunyi juga masih ditangkap," kata Ketua HMI Cabang Makassar, Amal Sakti, Kamis (4/3/2010).
Para mahasiswa yang ditangkap, di antaranya, Sekretaris HMI Muchtar dan beberapa aktivis lainnya, yaitu Jumadin, Idris, Hamdi, Rifaldi, Asri, Ramadhan, Jumriawan, Agus, Sarjan, Akbar, Reski, dan Thalib.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, para mahasiswa yang diamankan tersebut sudah dipulangkan ke rumahnya masing-masing.
Permintaan untuk membebaskan para aktivis itu disampaikan langsung pengurus Presidium KAHMI Sulsel Adil Patu kepada Kapolda Sulselbar Irjen Adang Rochjana dan Kapolwiltabes Makassar Kombes Gatta Chairuddin.
Menurut Kapolwiltabes, pengamanan 18 aktivis HMI itu bukanlah penangkapan, melainkan untuk keamanan para mahasiswa untuk mengantisipasi adanya serangan dari warga yang kesal rumahnya terkena lemparan batu pada saat menyerang Polsek Makassar.
"Mereka tidak ditangkap, tapi diamankan dari amukan warga lainnya karena pada saat adik-adik mahasiswa melakukan penyerangan ke Polsek, para warga yang tinggal di sekitarnya geram dan balik menyerang sampai ke wisma," katanya.
Kita berharap, kejadian ini tidak terulang lagi dan untuk menunjukkan keseriusan polisi dalam bermitra dengan mahasiswa, kita akan membentuk tim pencari fakta dengan meminta masukan dari para mahasiswa.
Tim pencari fakta yang dibentuk Kapolda dan Kapolwiltabes itu akan mengusut tuntas siapa saja pelaku penyerangan ke Sekretariat HMI Cabang Makassar.
"Saya tidak akan segan-segan menindak polisi yang melakukan pelanggaran karena tidak ada orang yang kebal hukum. Karena itu, saya meminta masukan dari adik-adik mahasiswa," kata Kapolda Sulselbar Irjen Adang Rochjana.
Sementara untuk oknum polisi yang bertikai dengan KC, yakni Aiptu Sut dari kesatuan Densus 88 Antiteror Polda Sulselbar, sudah dilakukan penahanan di Polda.
"Saya sudah menindak anggota saya dengan menahannya di Polda, kalau nanti dia terbukti bersalah maka pasti akan dikenakan sanksi sesuai dengan kesalahannya," terang Kapolda
Bentrok antara Mahasiswa dan Warga
Mahasiswa dan warga terlibat bentrok, Kamis (4/3/2010). Ruas Jalan Sultan Alauddin, Makassar, menjadi ajang perang terbuka. Mahasiswa mulai masuk ke Kampus UIN Makassar, sedangkan warga terus merangsek maju mengejar mahasiswa.
Polisi yang bersenjata tameng dan pentungan bersiaga di belakang warga. Belum diketahui dari mana saja warga yang tiba-tiba muncul melakukan penyerangan ini. Perang batu mulai bisa dilokalisasi, bukan lagi di jalan raya. Situasi mulai tenang, saling lempar batu mulai diakhiri.
Polisi dan Mahasiswa UIN Alauddin Sudah Berhadap-hadapan
Mahasiswa dan aparat kepolisian pukul 14.30 Wita sudah berhadap-hadapan. Ribuan mahasiswa yang merupakan gabungan dari mahasiswa UIN Alauddin dan Unismuh Makassar memblokade ruas Jl Sultan Alauddin.
Sementara itu, polisi dari Polda Sulsel, Polwiltabes Makassar, dan Polresta Makassar Timur bersiap-siap di ujung Jl AP Pettarani, Makassar. Sebuah mobil water canon tampak siaga di belakang polisi. Ketegangan antara polisi dan mahasiswa UIN Alauddin di Jl Sultan Alauddin, Makassar, kian menjadi-jadi.
Ribuan mahasiswa telah bersiap dengan batu dan kayu serta bom molotov. Sementara itu, polisi juga sudah besiap dengan tameng dan pentungan. Kedua kelompok berhadap-hadapan dengan jarak lebih kurang 300 meter
Polisi Bantah Kerusuhan Makassar akibat Serangan Polisi
Mabes Polri membantah kerusuhan antara mahasiswa dan warga disebabkan aksi penyerangan anggota polisi ke Sekretariat Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI, Rabu (3/3/2010) malam. Mahasiswa berdalih aksi penyerangan kepada polisi, Kamis pagi, sebagai serangan balasan.
”Enggak ada itu polisi serang rakyat. Kalaupun ada, itu hanya ulah oknum,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Edward Aritonang saat dihubungi wartawan di Jakarta, Kamis (4/3/2010).
Meski belum mendapat informasi lengkap terkait kerusuhan itu, Edward memastikan belum ada penangkapan yang dilakukan terhadap mahasiswa. ”Belum ada yang ditangkap,” ujarnya.
Situasi Kota Makassar, Sulawesi Selatan, hingga kini semakin panas menyusul keterlibatan warga dalam kerusuhan antara mahasiswa dan polisi. Sebelumnya, perusakan terjadi pada sejumlah fasilitas kepolisian oleh mahasiswa. Selain dua pos polisi, mahasiswa juga merusak Mapolsek Ujung Pandang
Kapolda Sulsel: Kami Akan Tindak Tegas
Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Irjen Adang Rochjana meminta mahasiswa yang memblokade jalan di Jalan Sultan Alauddin, Makassar, membuka jalan itu. Jika tidak, kepolisian akan bertindak tegas dengan membuka sendiri pemblokadean tersebut secara paksa.
Pernyataan itu diungkapkan Kapolda seusai melakukan pertemuan dengan alumni HMI di Markas HMI Cabang Makassar Timur, Kamis (4/3/2010). Menurut Adang, ia tidak akan memerintahkan anggotanya meninggalkan Jalan AP Pettarani dan Jalan Sultan Alauddin, Makassar, jika mahasiswa tidak membuka blokade jalan. ”Tugas kami adalah melakukan penertiban. Kami akan bertindak tegas jika imbauan kami tidak diindahkan,” kata Adang.
Saat ini, ribuan mahasiswa UIN Alauddin Makassar masih memblokade jalan. Sebuah mobil yang mengangkut pipa disandera oleh mahasiswa dan dipalang di tengah jalan. Sementara polisi juga sedang bersiap-siap sekitar 300 meter dari kerumunan mahasiswa.
Dikira Polisi, Mahasiswa UNM Kejar Sopir Mini Van
Puluhan mahasiswa Universitas Negeri Makassar (UNM) Jl AP Pettarani, Makassar, mengejar sebuah mobil mini van yang melintas di ruas jalan itu. Mereka mengira sopir mobil mini van tersebut adalah seorang anggota polisi.
Saat ini, sebagian besar ruas Jl AP Pettarani, Makassar sudah diblokade oleh ratusan mahasiswa. Mereka membakar ban bekas dan merazia para pengguna jalan mencari polisi. Aksi ini terkait dengan penyerangan Markas HMI Cabang Makassar Timur oleh oknum polisi di Jl Botolempangan, Makassar, malam tadi.
Sementara itu, Polisi dari Polresta Makassar Timur, saat ini sudah bersiap-siap melakukan penyerangan terhadap mahasiswa. Mereka terlihat bersiap-siap di depan Kantor PT Telkom Jl AP Pettarani, Makassar Lima truk yang berisi polisi bersenjata lengkap dan tameng, telah disiapkan.
Di sisi lain, ratusan mahasiswa di Kampus UNM Jl AP Pettarani, Makassar juga sudah bersiap- siap menanti kedatangan polisi. Mereka mempersiapkan diri dengan batu, bambu, dan bom molotov. Beberapa mahasiswa juga telah membakar ban bekas di tengah jalan. Aksi ini terkait dengan penyerangan Markas HMI Cabang Makassar Timur oleh oknum polisi di Jl Botolempangan, Makassar, malam tadi
Warga-Polisi Balik Serang Markas HMI Cabang Makassar Timur
Ratusan warga dibantu oleh aparat kepolisian balik menyerang sekretariat HMI Makassar, Kamis (4/3/2010). Warga marah karena mahasiswa menyerang Kantor Polisi Ujung Pandang di Jl Arif Rate, Makassar. Mereka merusak hampir seluruh isi sekretariat HMI Cabang Makassar Timur
Truk Pengangkut Pipa dan Motor Disandera di Depan UIN
skalasi aksi mahasiswa atas penyerangan Sekretariat HMI Cabang Makassar di Jl Botolempangan terus membesar. Di depan kampus UIN Alauddin Makassar, puluhan mahasiswa menyandera sebuah mobil truk pengangkut pipa dan mobil pengangkut motor.
Sekretariat Diserang Polisi, Mahasiswa Makassar Mengamuk
Sejumlah aktivis Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI Cabang Makassar Timur menyesalkan terjadinya aksi penyerangan terhadap Sekretariat HMI Cabang Makassar Timur, malam tadi.
Menurut salah seorang aktivis HMI, Sukirman, aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk permintaan tanggung jawab pimpinan polisi atas terjadinya penyerangan sekretariat HMI itu.
”Kami akan terus melakukan aksi ini sampai pimpinan polisi meminta maaf kepada kami dan menangkap serta mengadili oknum polisi yang melakukan penyerangan tersebut.
Mahasiswa Merusak Pos Polisi
Puluhan mahasiswa melakukan pengrusakan di pos penjagaan polisi di pertigaan Jl AP Pettarani-Sultan Alauddin, Kamis (4/3/2010). Penyerangan ini terkait dengan penyerangan markas HMI di Jl Botolempangan.
Perusakan dilakukan oleh mahasiswa HMI dari UIN Alauddin. Hingga saat ini, mereka terus melakukan aksinya
Rabu, 03 Maret 2010
ARTI LOGO
Profil - Lambang Kota Kendari
logo kota kendari
1. Lambang Daerah ini berbentuk perisai segi lima sama sisi (yang menyelimuti seluruh unsur logo) yang bermakna bahwa pemerintah daerah dan masyarakatnya dalam menyelenggarakan pembangunan dijiwai dan bernapaskan asas Pancasila.
2. Lambang daerah dimaksud terdapat bagian-bagian yang merupakan simbol-simbol sebagai berikut :
a. G o n g :
Gong melambangkan sejarah masa lalu yang bermakna kekeluargaan dan kegotong-royongan; Bahwa pemerintah dan rakyat selalu seirama dalam menentukan gagasan kebutuhan hidup masyarakat.
b. Pilar :
Pilar melambangkan masa kini/zaman pembangunan yang bermakna kekuatan hidup, kemasyarakatan melalui pembangunan dalam segala aspeknya;
Tangga berteras enam yang menggambarkan nomor Undang-undang pembentukan Kota Kendari yaitu Tahun 1995 Nomor 6;
Tiang pilar bagian luar bergerigi sembilan dan dalamnya bergerigi lima yang menggambarkan tahun pembentukan Kota Kendari yaitu tahun 1995.
c. Kubah :
Kubah melambangkan masa depan yang bermakna kejayaan yang gilang-gemilang bagi warga masyarakatnya;
d. Kalosara :
Kalosara melambangkan kebudayaan daerah yang bermakna kejayaan masyarakat Kotamadya Kendari dijiwai oleh kesatuan dan persatuan.
e. Bintang :
Bintang melambangkan keimanan dan ketaqwaan serta wawasan keilmuan bagi masayarakat yang menjiwai dan memberi semangat bagi segala gerak masyarakat dalam kehidupan yang jaya itu.
d. Padi Kapas :
Padi dan Kapas melambangkan kemakmuran dan kesejahteraan yang bermakna cukup makan, cukup sandang, cukup papan, sebagai manifestasi potensi alam yang kaya diaktualisasikan melalui kerja keras dan penggunaan ilmu dan teknologi.
Dalam lambang daerah tersebut juga terdapat warna-warni yang merupakan simbol-simbol sebagai berikut :
a. Biru Laut :
Warna Biru Laut (warna dasar logo) menggambarkan suasana kesejukan dan ketentraman serta pandangan yang jauh kedepan;
b. H i t a m :
Warna Hitam pada gong menggambarkan suasana kehidupan yang mantap dan stabil tidak goyah;
c. P u t i h :
Warna putih pada pilar-pilar menggambarkan bahwa pembangunan yang kini dilancarkan berdasar pada pandangan kesucian, kemurnian, dan keadilan sebagai tuntutan kehidupan yang diridhoi oleh ajaran-ajaran agama;
d. Kuning Emas:
Warna Kuning emas pada kubah maupun bintang menggambarkan kekuasaan, kejayaan keindahan dan keharuman yang menyelimuti kehidupan, masyarakat yang merupakan tujuan akhir dari kehidupan manusia di bumi ini;
e. Kuning, Putih, Hijau:
Warna Kunig, Putih, Hijau pada padi dan kapas bermakna bahwa suasana kehidupan yang makmur dan sejahtera senantiasa diliputi oleh suasana kehidupan yang lestari, tumbuh berkembang, ber- kesinambungan;
f. M e r a h :
Warna merah pada tulisan Kota Kendari melambangkan semangat keberanian yang menggelora pemerintah dan masyarakat dalam membangun segala aspek kehidupan masyarakat Kota Kendari.
Berita 4 Maret 2010
Boediono di Ujung Tanduk
Oposisi Menangi Voting Paripurna
JAKARTA -- Pengambilan keputusan terhadap laporan Pansus Angket mengenai pengusutan kasus Bank Century berjalan alot. Sejak sidang dibuka pukul 10.00 WIB oleh Ketua DPR Marzuki Alie, Rabu 3 Maret hingga ditutup pukul 00.30 Wita malam tadi, hujan interupsi terus terjadi.
Meski begitu, melalui dua kali voting terbuka yang berakhir pukul 24.00 Wita, kubu oposisi yang dimotori Fraksi Partai Golkar (FPG), Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP), Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS), dan Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat (Fraksi Hanura), berhasil memenangi paripurna. Oposisi memenangi paripurna dengan skor akhir 325 suara.
Oposisi unggul 113 suara dari kubu pemerintah yang dimotori Fraksi Partai Demokrat, dan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Kubu pemerintah sendiri ini hanya mengoleksi 212 suara dari total 537 anggota DPR yang hadir mengikuti sidang paripurna.
Itu berarti rekomendasi Pansus Angket Century yang menyatakan bahwa pemberian Fasilitas Pinjaman Jangka Pendek (FPJP) dan Penyertaan Modal Sementara (PMS) bagi Bank Century bermasalah, diterima oleh DPR RI.
Hal ini sekaligus menegaskan bahwa mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) Boediono dan mantan Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) Sri Mulyani Indrawati siap-siap mempertanggungjawabkan pemberian bailout Century sebesar Rp 6,7 triliun.
Keduanya secara tegas disebut sebagai pihak yang paling bertanggung jawab dalam skandal bailout Century oleh FPDIP, FPKS dan Fraksi Hanura pada pandangan akhir fraksi di Pansus Angket Century, Selasa 23 Februari pekan lalu. Hal sama juga disampaikan FPG dengan menggunakan inisial.
Kemenangan kubu oposisi sudah terlihat sejak sidang paripurna memasuki babak penyampaian pandangan akhir fraksi siang kemarin. Kala itu, Fraksi Partai Gerindra yang semula dikhawatirkan akan memilih bersikap abu-abu atau bahkan berbalik mendukung kubu koalisi, ternyata memilih mendukung opsi C.
Malam tadi, kemenangan kubu oposisi semakin berarti setelah Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPPP) yang siangnya memilih bersikap abstain alias tidak memilih opsi A dan atau C yang ditawarkan Pansus Angket, sama seperti Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN), berbalik mendukung kubu oposisi. FPAN sendiri, mayoritas anggotanya mengukuhkan diri sebagai partai pendukung koalisi.
Sebelum voting kedua dengan pilihan opsi A atau opsi C, sidang paripurna yang kembali dibuka setelah melalui perdebatan alot di tingkat lobi pimpinan fraksi dan dewan, sempat terjadi hujan interupsi. Itu karena Marzuki Alie sebagai pimpinan sidang menawarkan adanya opsi ketiga yang disebutnya opsi AC untuk mengakomodasi tawaran Fraksi Demokrat, FPKB, FPPP dan FPAN.
Hal ini sempat menjadi bahan perdebatan alot. Namun, semua akhirnya sepakat menempuh jalan tengah dengan melakukan voting terbuka apakah opsi AC tersebut bisa dijadikan alternatif pilihan atau tidak dalam voting akhir paripurna.
Hasilnya, kubu oposisi tetap solid. Sebaliknya, soliditas kubu pemerintah mulai terbelah. Terbukti, FKB tidak 100 persen mendukung tambahan opsi AC itu, setelah Lily Wahid yang memang sejak awal ikut mendorong pembentukan Pansus angket Century, memilih bergabung ke opsi C.
Pada tahapan ini, FPAN yang memang mengusulkan "jalan tengah" ini bersama FPPP, solid. Sebaliknya, FPPP kekurangan satu suara setelah Kurdi Moekri memilih menyeberang ke kubu oposisi.
Dengan sendirinya, tambahan opsi "jalan tengah" pada tahapan penentukan sikap akhir DPR ini, gugur di tengah jalan. Itu karena kubu pemerintah hanya mengoleksi 246 suara, membuat pilihan hanya dua opsi; A atau C.
Lebih Akomodatif
Mengawali sidang paripurna kemarin, Marzuki sepertinya sengaja membiarkan gelombang interupsi tanpa mencoba mengelolanya. Diapun menjadi bulan-bulanan kritik.
Kubu Fraksi Partai Demokrat tentu saja kompak membela Marzuki Alie. Parlindungan Harahap, misalnya, meminta agar paripurna tidak lagi membicarakan persoalan yang sudah lewat. "Sekarang kita lanjutkan acara sesuai agenda," katanya.
Adji Massaid malah mendesak agar kelima pimpinan DPR berdiri untuk menunjukkan kekompakan. Menurut dia, ini akan membuktikan masih terjaganya stabilitas politik di parlemen.
Mendapat usulan itu, Marzuki hanya menjelaskan kelima pimpinan telah bersepakat merupakan satu kesatuan. "Sudah kompak, tidak ada yang perlu diragukan lagi. Apalagi, bicara substansi agenda persidangan, kami akan selalu bersama-sama mengawalnya," tegas Marzuki. Wakil Ketua DPR Pramono Anung juga tampak menepuk-nepuk pundak Marzuki.
Setelah berdebat panjang sampai pukul 11.40 WIB, agenda sidang paripurna akhirnya tetap berlanjut dengan penyampaian pandangan akhir fraksi. Satu persatu perwakilan fraksi maju ke podium. Dalam kesempatan itu, sejumlah fraksi sudah langsung menegaskan pilihannya.
FPDIP, Fraksi Partai Golkar, FPKS, Fraksi Partai Gerindra, dan Fraksi Partai Hanura mendukung opsi C. Sedangkan, Fraksi Partai Demokrat, FPAN, FPPP, dan FPKB memilih untuk tidak mengungkapkan pilihannya. Meski begitu, ada kesan kuat, ketiga fraksi itu sebenarnya cenderung mendukung opsi A.
Ketua FPAN Asman Abnur, mengatakan, bagi fraksinya, yang terpenting adalah siapapun pejabat yang diduga melakukan pelanggaran administratif harus segera diproses secara administratif. Sedangkan, pejabat yang diduga melakukan pelanggaran hukum harus segera diproses secara hukum.
"Hukum harus ditegakkan. Mari kita membangun kebersamaan," kata Asman tanpa menyebut fraksinya memilih opsi A atau C. Saat itu, celetukan-celetukan nakal dari para angota dewan terdengar. "Tidak ada nyali, banci," kata seseorang. "Tidak A, tidak C, berarti B, banci. Cari selamat," tambah yang lain.
Ketua FPPP Hasrul Azwar, menuturkan, apapun hasil keputusan paripurna harus bisa mengakhiri segala polemik di tengah masyarakat yang mengemuka selama empat bulan terakhir. Apalagi, lanjut Hasrul, tidak terdapat perbedaan yang mendasar antara kesimpulan dan rekomendasi di kolom A dan C.
"Keduanya sudah relatif memoderasi penyebutan nama. Relatif hanya mempersoalkan proses lahir dan pelaksanaan kebijakan. Serta sama-sama mendukung prosesnya dilanjutkan ke penegakan hukum atau lembaga projustisia," katanya.
Menurut dia, kesimpulan dan rekomendasi di kolom A mengandung kebenaran. Begitu juga kesimpulan dan rekomendasi di kolom C. "Sebuah kebenaran tidaklah elok kalau divoting. Kebenaran perlu disikapi secara aklamasi," kata Hasrul. Ketidakjelasan sikap FPPP itu lagi-lagi memantik respon spontan. "Capek deh, nggak jelas," ujar seseorang.
Dukungan terhadap posisi pemerintah ditunjukkan secara terbuka oleh FPKB. Muhammad Thoha, juru bicara FPKB, mengatakan, kebijakan pemerintah terkait Bank Century dilakukan untuk menyelamatkan perekonomian nasional. Ancaman pada sistem perbankan dan sistem keuangan nasional juga sangat
nyata.
"Keadaan genting krisis ini bisa dilihat dari kelangkaan dan kesulitan likuiditas di pasar keuangan yang menyebabkan pinjaman antar bank tidak jalan. Di sini, pemerintah telah mengambil kebijakan yang tepat," kata Thoha.
Dia menambahkan kebijakan bailout Bank Century telah terbukti memberi kemaslahatan bagi bangsa Indonesia. Dalam kaidah fiqh yang dikembangkan nahdlatul ulama, tutur Thoha, upaya untuk mewujudkan kemaslahatan itu hukumnya wajib dilakukan pemerintah.
"Menurut kami, tindakan pemerintah terkait Bank Century telah sejalan dengan fatsun politik nahdliyin. Bahwa kebijakan bailout tersebut, merupakan suatu yang darurat untuk kepentingan yang lebih besar. Sehingga, bisa dibenarkan," tandasnya.
Dalam draf laporan Pansus Angket Century yang dibacakan Ketua Pansus Idrus Marham di paripurna Selasa 2 Februari lalu, sebenarnya sudah tertulis opsi A dan opsi B. Saat itu, Idrus juga membacakannya dengan menyebut opsi B. Bahkan, untuk menghindari kesalahpahaman, dia juga sempat menjelaskan persoalan itu.
"Izinkan saya membacakan opsi kedua atau B," katanya. "Atau C. Jadi, ini tadinya ada A, B, C. Tapi, B itu sudah berintegrasi kepada salah satu opsi. Oleh karena itu, yang ada opsi C atau B dalam laporan ini," katanya.
Meski begitu, istilah A atau C tetap lebih populer secara politik daripada A atau B. Anggota pansus angket century Eva Kusuma Sundari, mengatakan penyebutan A atau B belum pernah diputuskan di pansus.
"Idrus bilang itu secara personal. Perlu rapat untuk menjustifikasi ide dia. Sementara, pansus sudah tidak ada sidang. Ini memang sensitif, pertimbangan teknis bisa disoal secara politik.
Pendaftaran Cabup-Cawabup Butur Dibuka
Kulisusu, Kepres-Pendaftaran calon Bupati dan Wakil Bupati (Cabup dan Cawabup) Buton Utara dibuka kemarin, Rabu (3/2) sampai 9 Februari 2010 mendatang. Hingga pukul 12.00 Wita, kemarin, belum ada kandidat yang mendaftarkan diri di KPUD Butur. "Pendaftaran dibuka 24 jam, mulai tanggal 3-9 Februari," kata anggota KPUD Butur, Hajarul Aswad, kemarin.
Dia menyebutkan, saat jadwal pengambilan formulir pekan lalu, ada 4 pasang calon melalui partai dan 2 calon perseorangan yang mengambil formulir. Sehingga berdasarkan itu, jumlah kandidat cabup-cawabup yang akan maju dalam pilkada tidak akan bergeser. Para pasangan calon itu antara lain, Ridwan Zakaria-Harmin Hari, Hj Sumarni-Abu Hasan, Ld Hasirun-Mustamlin, Alimudin-Ld Asnawir, melalui pintu partai.
Sementara Ld Pemilu-Ld Asharir Mbay dan Ir M Yusuf-Aidin D SPd melalui calon perseorangan. Pada masa pendaftaran, Hajarul Aswad mengatakan, pasangan calon yang ingin mengambil formulir masih diperbolehkan. Namun harus dikembalikan paling lambat tanggal 9 Februari jika ingin mendaftar sebagai calon.
"Untuk pemberitahuan hasil penelitian berkas administrasi calon akan diumumkan tanggal 16 Februari," terangnya. Setelah itu KPUD Butur akan melakukan lagi penelitian ulang kelengkapan dan perbaikan persyaratan calon, itu dijadwalkan pada tanggal 2-8 Maret. Jika tidak ada aral melintang, pengumuman pasangan calon 9 Maret-9 April. Sementara penentuan nomor urut calon tanggal 10 Maret-9 April 2010
Kemenangan Oposisi Bukan Jaminan
Makzulkan Boediono dari Kursi Wapres
(Foto, Raka Deny/Jawapos)
JAKARTA -- Kemenangan fraksi-fraksi yang mengusung opsi C dalam rapat paripurna DPR terkait dengan masalah Bank Century, tidak akan otomatis membuat Wapres RI Boediono bisa dibawa ke Mahkamah Konstitusi (MK).
DPR masih harus menggelar rapat paripurna khusus dengan agenda pemungutan suara tentang pemakzulan wakil presiden.
"Kalau mau dibawa ke MK, harus ada proses baru di DPR," kata Ketua MK Mahfud MD di kantornya, Rabu 3 Maret.
Menurut Mahfud, proses baru itu adalah rapat paripurna khusus pengambilan suara anggota DPR. Sesuai dengan syarat dalam UUD 1945, rapat paripurna pemungutan suara tentang pemakzulan dinyatakan memenuhi kuorum bila dihadiri dua pertiga anggota DPR.
Karena jumlah anggota DPR saat ini 560 orang, kuorum rapat dapat dicapai bila 373 orang anggota DPR datang dan menandatangani daftar hadir. "Pemakzulan baru dapat diusulkan ke MK bila dua pertiga dari anggota DPR yang hadir (minimal 248 orang) menyetujui," jelas Mahfud.
Dengan posisi terakhir tiga fraksi mendukung opsi A (keputusan bailout tidak salah), Mahfud meramal bahwa enam fraksi yang mendukung opsi C (keputusan bailout salah) sulit memenangi pemungutan suara untuk membawa Boediono ke MK.
Sebab, Fraksi Partai Demokrat kini menguasai 26 persen kursi DPR. Belum ditambah Fraksi PAN dan Fraksi PKB yang dalam pandangan akhir mendukung opsi A. "Kok saya belum melihat ada tanda-tanda akan dibawa ke MK. Sampai saat ini, saya tidak punya gambarannya," ujar Mahfud.
Sebelumnya, Ketua Dewan Pertimbangan DPP Partai Golkar Akbar Tandjung yakin Partai Demokrat tak akan bisa menghalangi pemungutan suara dengan cara memboikot rapat paripurna.
Pasalnya, berdasar tata tertib DPR, rapat paripurna dapat diskors hingga tiga kali untuk mengakomodasi hingga tercapai kuorum. Setelah tiga kali skors, rapat paripurna otomatis dapat digelar untuk pemungutan suara dari jumlah anggota DPR yang hadir. "Mekanisme itu dibuat agar tidak terjadi deadlock," terangnya.
Terkait dengan posisi Boediono yang ketika memutuskan bailout masih menjabat gubernur Bank Indonesia (BI), Mahfud menegaskan bahwa pemakzulan tetap dapat dilakukan. Itu berdasar pengalaman Amerika Serikat (AS) dan Jepang. Presiden dan perdana menteri di kedua negara tersebut dapat dikenai pemakzulan karena melakukan kejahatan sebelum memangku jabatan.
"Kasus Watergate itu terjadi jauh sebelum Nixon menjadi presiden. Lantas, banyak perdana menteri Jepang yang mundur karena kejahatan di masa lalu. Persoalan utamanya adalah proses hukum," jelas Mahfud.
Terpisah, pakar politik Unhas, Dr Adi Suryadi Culla mengingatkan, jika pemakzulan Boediono dan pemecatan Sri Mulyani terwujud, bakal menimbulkan konsekuensi dan dampak politik terhadap Partai Demokrat. Bahkan bisa dampak sistemik yang dapat mengancam posisi Presiden SBY.
Menurut Adi Culla, reaksi akan datang tidak hanya dari publik tetapi juga mengundang Boediono dan Sri Mulyani untuk "bernyanyi". Sinyal itu, katanya, sudah diperlihatkan Sri Mulyani yang beberapa kali membuat pernyataan untuk tidak dikorbankan.
Secara terpisah, pengamat hukum Edward OS Hiariej menilai pemakzulan Wapres Boediono membutuhkan waktu lebih lama jika dibandingkan dengan pengungkapan kasus Bank Century. Dia menilai pansus hanya berhasil membuktikan indikasi tindak pidana yang dilakukan Boediono. Tetapi, secara hukum belum bisa dibuktikan bahwa Boediono bersalah.
"Harus ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Boediono bersalah untuk dapat menyatakan bahwa dia tidak memenuhi syarat sebagai wakil presiden," tuturnya di gedung MK kemarin.
Oposisi Menangi Voting Paripurna
JAKARTA -- Pengambilan keputusan terhadap laporan Pansus Angket mengenai pengusutan kasus Bank Century berjalan alot. Sejak sidang dibuka pukul 10.00 WIB oleh Ketua DPR Marzuki Alie, Rabu 3 Maret hingga ditutup pukul 00.30 Wita malam tadi, hujan interupsi terus terjadi.
Meski begitu, melalui dua kali voting terbuka yang berakhir pukul 24.00 Wita, kubu oposisi yang dimotori Fraksi Partai Golkar (FPG), Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP), Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS), dan Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat (Fraksi Hanura), berhasil memenangi paripurna. Oposisi memenangi paripurna dengan skor akhir 325 suara.
Oposisi unggul 113 suara dari kubu pemerintah yang dimotori Fraksi Partai Demokrat, dan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Kubu pemerintah sendiri ini hanya mengoleksi 212 suara dari total 537 anggota DPR yang hadir mengikuti sidang paripurna.
Itu berarti rekomendasi Pansus Angket Century yang menyatakan bahwa pemberian Fasilitas Pinjaman Jangka Pendek (FPJP) dan Penyertaan Modal Sementara (PMS) bagi Bank Century bermasalah, diterima oleh DPR RI.
Hal ini sekaligus menegaskan bahwa mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) Boediono dan mantan Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) Sri Mulyani Indrawati siap-siap mempertanggungjawabkan pemberian bailout Century sebesar Rp 6,7 triliun.
Keduanya secara tegas disebut sebagai pihak yang paling bertanggung jawab dalam skandal bailout Century oleh FPDIP, FPKS dan Fraksi Hanura pada pandangan akhir fraksi di Pansus Angket Century, Selasa 23 Februari pekan lalu. Hal sama juga disampaikan FPG dengan menggunakan inisial.
Kemenangan kubu oposisi sudah terlihat sejak sidang paripurna memasuki babak penyampaian pandangan akhir fraksi siang kemarin. Kala itu, Fraksi Partai Gerindra yang semula dikhawatirkan akan memilih bersikap abu-abu atau bahkan berbalik mendukung kubu koalisi, ternyata memilih mendukung opsi C.
Malam tadi, kemenangan kubu oposisi semakin berarti setelah Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPPP) yang siangnya memilih bersikap abstain alias tidak memilih opsi A dan atau C yang ditawarkan Pansus Angket, sama seperti Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN), berbalik mendukung kubu oposisi. FPAN sendiri, mayoritas anggotanya mengukuhkan diri sebagai partai pendukung koalisi.
Sebelum voting kedua dengan pilihan opsi A atau opsi C, sidang paripurna yang kembali dibuka setelah melalui perdebatan alot di tingkat lobi pimpinan fraksi dan dewan, sempat terjadi hujan interupsi. Itu karena Marzuki Alie sebagai pimpinan sidang menawarkan adanya opsi ketiga yang disebutnya opsi AC untuk mengakomodasi tawaran Fraksi Demokrat, FPKB, FPPP dan FPAN.
Hal ini sempat menjadi bahan perdebatan alot. Namun, semua akhirnya sepakat menempuh jalan tengah dengan melakukan voting terbuka apakah opsi AC tersebut bisa dijadikan alternatif pilihan atau tidak dalam voting akhir paripurna.
Hasilnya, kubu oposisi tetap solid. Sebaliknya, soliditas kubu pemerintah mulai terbelah. Terbukti, FKB tidak 100 persen mendukung tambahan opsi AC itu, setelah Lily Wahid yang memang sejak awal ikut mendorong pembentukan Pansus angket Century, memilih bergabung ke opsi C.
Pada tahapan ini, FPAN yang memang mengusulkan "jalan tengah" ini bersama FPPP, solid. Sebaliknya, FPPP kekurangan satu suara setelah Kurdi Moekri memilih menyeberang ke kubu oposisi.
Dengan sendirinya, tambahan opsi "jalan tengah" pada tahapan penentukan sikap akhir DPR ini, gugur di tengah jalan. Itu karena kubu pemerintah hanya mengoleksi 246 suara, membuat pilihan hanya dua opsi; A atau C.
Lebih Akomodatif
Mengawali sidang paripurna kemarin, Marzuki sepertinya sengaja membiarkan gelombang interupsi tanpa mencoba mengelolanya. Diapun menjadi bulan-bulanan kritik.
Kubu Fraksi Partai Demokrat tentu saja kompak membela Marzuki Alie. Parlindungan Harahap, misalnya, meminta agar paripurna tidak lagi membicarakan persoalan yang sudah lewat. "Sekarang kita lanjutkan acara sesuai agenda," katanya.
Adji Massaid malah mendesak agar kelima pimpinan DPR berdiri untuk menunjukkan kekompakan. Menurut dia, ini akan membuktikan masih terjaganya stabilitas politik di parlemen.
Mendapat usulan itu, Marzuki hanya menjelaskan kelima pimpinan telah bersepakat merupakan satu kesatuan. "Sudah kompak, tidak ada yang perlu diragukan lagi. Apalagi, bicara substansi agenda persidangan, kami akan selalu bersama-sama mengawalnya," tegas Marzuki. Wakil Ketua DPR Pramono Anung juga tampak menepuk-nepuk pundak Marzuki.
Setelah berdebat panjang sampai pukul 11.40 WIB, agenda sidang paripurna akhirnya tetap berlanjut dengan penyampaian pandangan akhir fraksi. Satu persatu perwakilan fraksi maju ke podium. Dalam kesempatan itu, sejumlah fraksi sudah langsung menegaskan pilihannya.
FPDIP, Fraksi Partai Golkar, FPKS, Fraksi Partai Gerindra, dan Fraksi Partai Hanura mendukung opsi C. Sedangkan, Fraksi Partai Demokrat, FPAN, FPPP, dan FPKB memilih untuk tidak mengungkapkan pilihannya. Meski begitu, ada kesan kuat, ketiga fraksi itu sebenarnya cenderung mendukung opsi A.
Ketua FPAN Asman Abnur, mengatakan, bagi fraksinya, yang terpenting adalah siapapun pejabat yang diduga melakukan pelanggaran administratif harus segera diproses secara administratif. Sedangkan, pejabat yang diduga melakukan pelanggaran hukum harus segera diproses secara hukum.
"Hukum harus ditegakkan. Mari kita membangun kebersamaan," kata Asman tanpa menyebut fraksinya memilih opsi A atau C. Saat itu, celetukan-celetukan nakal dari para angota dewan terdengar. "Tidak ada nyali, banci," kata seseorang. "Tidak A, tidak C, berarti B, banci. Cari selamat," tambah yang lain.
Ketua FPPP Hasrul Azwar, menuturkan, apapun hasil keputusan paripurna harus bisa mengakhiri segala polemik di tengah masyarakat yang mengemuka selama empat bulan terakhir. Apalagi, lanjut Hasrul, tidak terdapat perbedaan yang mendasar antara kesimpulan dan rekomendasi di kolom A dan C.
"Keduanya sudah relatif memoderasi penyebutan nama. Relatif hanya mempersoalkan proses lahir dan pelaksanaan kebijakan. Serta sama-sama mendukung prosesnya dilanjutkan ke penegakan hukum atau lembaga projustisia," katanya.
Menurut dia, kesimpulan dan rekomendasi di kolom A mengandung kebenaran. Begitu juga kesimpulan dan rekomendasi di kolom C. "Sebuah kebenaran tidaklah elok kalau divoting. Kebenaran perlu disikapi secara aklamasi," kata Hasrul. Ketidakjelasan sikap FPPP itu lagi-lagi memantik respon spontan. "Capek deh, nggak jelas," ujar seseorang.
Dukungan terhadap posisi pemerintah ditunjukkan secara terbuka oleh FPKB. Muhammad Thoha, juru bicara FPKB, mengatakan, kebijakan pemerintah terkait Bank Century dilakukan untuk menyelamatkan perekonomian nasional. Ancaman pada sistem perbankan dan sistem keuangan nasional juga sangat
nyata.
"Keadaan genting krisis ini bisa dilihat dari kelangkaan dan kesulitan likuiditas di pasar keuangan yang menyebabkan pinjaman antar bank tidak jalan. Di sini, pemerintah telah mengambil kebijakan yang tepat," kata Thoha.
Dia menambahkan kebijakan bailout Bank Century telah terbukti memberi kemaslahatan bagi bangsa Indonesia. Dalam kaidah fiqh yang dikembangkan nahdlatul ulama, tutur Thoha, upaya untuk mewujudkan kemaslahatan itu hukumnya wajib dilakukan pemerintah.
"Menurut kami, tindakan pemerintah terkait Bank Century telah sejalan dengan fatsun politik nahdliyin. Bahwa kebijakan bailout tersebut, merupakan suatu yang darurat untuk kepentingan yang lebih besar. Sehingga, bisa dibenarkan," tandasnya.
Dalam draf laporan Pansus Angket Century yang dibacakan Ketua Pansus Idrus Marham di paripurna Selasa 2 Februari lalu, sebenarnya sudah tertulis opsi A dan opsi B. Saat itu, Idrus juga membacakannya dengan menyebut opsi B. Bahkan, untuk menghindari kesalahpahaman, dia juga sempat menjelaskan persoalan itu.
"Izinkan saya membacakan opsi kedua atau B," katanya. "Atau C. Jadi, ini tadinya ada A, B, C. Tapi, B itu sudah berintegrasi kepada salah satu opsi. Oleh karena itu, yang ada opsi C atau B dalam laporan ini," katanya.
Meski begitu, istilah A atau C tetap lebih populer secara politik daripada A atau B. Anggota pansus angket century Eva Kusuma Sundari, mengatakan penyebutan A atau B belum pernah diputuskan di pansus.
"Idrus bilang itu secara personal. Perlu rapat untuk menjustifikasi ide dia. Sementara, pansus sudah tidak ada sidang. Ini memang sensitif, pertimbangan teknis bisa disoal secara politik.
Pendaftaran Cabup-Cawabup Butur Dibuka
Kulisusu, Kepres-Pendaftaran calon Bupati dan Wakil Bupati (Cabup dan Cawabup) Buton Utara dibuka kemarin, Rabu (3/2) sampai 9 Februari 2010 mendatang. Hingga pukul 12.00 Wita, kemarin, belum ada kandidat yang mendaftarkan diri di KPUD Butur. "Pendaftaran dibuka 24 jam, mulai tanggal 3-9 Februari," kata anggota KPUD Butur, Hajarul Aswad, kemarin.
Dia menyebutkan, saat jadwal pengambilan formulir pekan lalu, ada 4 pasang calon melalui partai dan 2 calon perseorangan yang mengambil formulir. Sehingga berdasarkan itu, jumlah kandidat cabup-cawabup yang akan maju dalam pilkada tidak akan bergeser. Para pasangan calon itu antara lain, Ridwan Zakaria-Harmin Hari, Hj Sumarni-Abu Hasan, Ld Hasirun-Mustamlin, Alimudin-Ld Asnawir, melalui pintu partai.
Sementara Ld Pemilu-Ld Asharir Mbay dan Ir M Yusuf-Aidin D SPd melalui calon perseorangan. Pada masa pendaftaran, Hajarul Aswad mengatakan, pasangan calon yang ingin mengambil formulir masih diperbolehkan. Namun harus dikembalikan paling lambat tanggal 9 Februari jika ingin mendaftar sebagai calon.
"Untuk pemberitahuan hasil penelitian berkas administrasi calon akan diumumkan tanggal 16 Februari," terangnya. Setelah itu KPUD Butur akan melakukan lagi penelitian ulang kelengkapan dan perbaikan persyaratan calon, itu dijadwalkan pada tanggal 2-8 Maret. Jika tidak ada aral melintang, pengumuman pasangan calon 9 Maret-9 April. Sementara penentuan nomor urut calon tanggal 10 Maret-9 April 2010
Kemenangan Oposisi Bukan Jaminan
Makzulkan Boediono dari Kursi Wapres
(Foto, Raka Deny/Jawapos)
JAKARTA -- Kemenangan fraksi-fraksi yang mengusung opsi C dalam rapat paripurna DPR terkait dengan masalah Bank Century, tidak akan otomatis membuat Wapres RI Boediono bisa dibawa ke Mahkamah Konstitusi (MK).
DPR masih harus menggelar rapat paripurna khusus dengan agenda pemungutan suara tentang pemakzulan wakil presiden.
"Kalau mau dibawa ke MK, harus ada proses baru di DPR," kata Ketua MK Mahfud MD di kantornya, Rabu 3 Maret.
Menurut Mahfud, proses baru itu adalah rapat paripurna khusus pengambilan suara anggota DPR. Sesuai dengan syarat dalam UUD 1945, rapat paripurna pemungutan suara tentang pemakzulan dinyatakan memenuhi kuorum bila dihadiri dua pertiga anggota DPR.
Karena jumlah anggota DPR saat ini 560 orang, kuorum rapat dapat dicapai bila 373 orang anggota DPR datang dan menandatangani daftar hadir. "Pemakzulan baru dapat diusulkan ke MK bila dua pertiga dari anggota DPR yang hadir (minimal 248 orang) menyetujui," jelas Mahfud.
Dengan posisi terakhir tiga fraksi mendukung opsi A (keputusan bailout tidak salah), Mahfud meramal bahwa enam fraksi yang mendukung opsi C (keputusan bailout salah) sulit memenangi pemungutan suara untuk membawa Boediono ke MK.
Sebab, Fraksi Partai Demokrat kini menguasai 26 persen kursi DPR. Belum ditambah Fraksi PAN dan Fraksi PKB yang dalam pandangan akhir mendukung opsi A. "Kok saya belum melihat ada tanda-tanda akan dibawa ke MK. Sampai saat ini, saya tidak punya gambarannya," ujar Mahfud.
Sebelumnya, Ketua Dewan Pertimbangan DPP Partai Golkar Akbar Tandjung yakin Partai Demokrat tak akan bisa menghalangi pemungutan suara dengan cara memboikot rapat paripurna.
Pasalnya, berdasar tata tertib DPR, rapat paripurna dapat diskors hingga tiga kali untuk mengakomodasi hingga tercapai kuorum. Setelah tiga kali skors, rapat paripurna otomatis dapat digelar untuk pemungutan suara dari jumlah anggota DPR yang hadir. "Mekanisme itu dibuat agar tidak terjadi deadlock," terangnya.
Terkait dengan posisi Boediono yang ketika memutuskan bailout masih menjabat gubernur Bank Indonesia (BI), Mahfud menegaskan bahwa pemakzulan tetap dapat dilakukan. Itu berdasar pengalaman Amerika Serikat (AS) dan Jepang. Presiden dan perdana menteri di kedua negara tersebut dapat dikenai pemakzulan karena melakukan kejahatan sebelum memangku jabatan.
"Kasus Watergate itu terjadi jauh sebelum Nixon menjadi presiden. Lantas, banyak perdana menteri Jepang yang mundur karena kejahatan di masa lalu. Persoalan utamanya adalah proses hukum," jelas Mahfud.
Terpisah, pakar politik Unhas, Dr Adi Suryadi Culla mengingatkan, jika pemakzulan Boediono dan pemecatan Sri Mulyani terwujud, bakal menimbulkan konsekuensi dan dampak politik terhadap Partai Demokrat. Bahkan bisa dampak sistemik yang dapat mengancam posisi Presiden SBY.
Menurut Adi Culla, reaksi akan datang tidak hanya dari publik tetapi juga mengundang Boediono dan Sri Mulyani untuk "bernyanyi". Sinyal itu, katanya, sudah diperlihatkan Sri Mulyani yang beberapa kali membuat pernyataan untuk tidak dikorbankan.
Secara terpisah, pengamat hukum Edward OS Hiariej menilai pemakzulan Wapres Boediono membutuhkan waktu lebih lama jika dibandingkan dengan pengungkapan kasus Bank Century. Dia menilai pansus hanya berhasil membuktikan indikasi tindak pidana yang dilakukan Boediono. Tetapi, secara hukum belum bisa dibuktikan bahwa Boediono bersalah.
"Harus ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Boediono bersalah untuk dapat menyatakan bahwa dia tidak memenuhi syarat sebagai wakil presiden," tuturnya di gedung MK kemarin.
Minggu, 28 Februari 2010
Berita 1 Maret 2010
Walikota Optimis Kendari Meraih Adipura Lagi
Menghadapi penilaian adipura di tahun 2010 ini, Walikota Kendari tetap mengupayakan kegiatan kebersihan kepada para PNS lingkup Kota Kendari. Hal ini dimaksudkan sebagai pemberian contoh langsung kepada masyarakat untuk mengajak melakukan pembersihan Kota Kendari. Dengan adanya kegiatan kebersihan tersebut dengan melibatkan berbagai unsur, Walikota Kendari Ir H Asrun MEng SC beberpa waktu lalu menyampaikan keoptimisannya Kota Kendari kembali meraih penghargaan tersebut.
Penilaian adipura tahun 2010 ini, sebentar lagi akan memasuki tahap penentuan. Pemkot belum lagi mendapatkan kesadaran masyarakat sepenuhnya terkait kebersihan, kini telah dihadapkan dengan musim penghujan yang kurang lebihnya dapat menghambat kegiatan pembenahan diberbagai titik pantau adipura. Menanggapi hal itu, Walikota Kendari menganggap sebagai sesuatu yang harus dijalani dan dihadapi.
"Apapun yang terjadi kita harus maklumi, seperti kegiatan bersih-bersih ketika hari ini kita membersihkan kemudian malamnya hujan dan sampah kembali berhamburan, tetap kita maksimalkan berbagai upaya dan kerja. Di musim penghujan ini tidak ada strategi khusus dalam membenahi titik pantau, kita bersihkan dengan apa yang ada dan secara berkesinambungan. Selain itu juga dihimbau kepada masyarakat agar jangan terlalu banyak mengeruk sungai dan membuang sampah sembarang tempat," kata Asrun.
"Saya melihat para SKPD telah melakukan upaya maksimal dan pengajakan kepada masyarakat untuk menjaga kebersihan kota ini, dan semoga kita masih dapat meraih adipura itu kembali tentunya melalui kerja-kerja dan hal ini akan terus dimaksimalkan. Tentunya menghadapi penilaian adipura di tahun ke dua ini, banyak hal yang perlu dibenahi misalnya Tempat Penampungan Sampah (TPS) sebab ada harus dibenahi seperti di Graha Asri. Beberapa titik pantau lainnya telah mengalami peningkatan seperti Pasar Baruga kita lihat sudah bagus dan bersih, hal inilah yang terus kita dorong dan dipantau," jelas Walikota Kendari.
Mengenai keterlibatan para PNS dalam kegiatan kegersihan, orang nomor satu di Kota Kendari ini tidak memungkiri banyaknya pro dan kontra yang dilayangkan kepadanya, namun dengan keramahan dia menjelaskan bahwa untuk mewujudkan Kota Kendari yang bersih, tidak cukup dengan menghimbau saja tanpa dibarengi dengan tindakan nyata, maka untuk memberi contoh itu Walikota Kendari memberikan perintah kepada para pegawai untuk melakukan kegiatan kebersihan, sebab para PNS tersebut merupakan bagian dari Walikota Kendari.
"Kalo kita hanya menghimbau masyarakat untuk melakukan kebersihan tidak ada gunanya, tanpa di barengi dengan kegiatan nyata. Olehnya itu, PNS dilibatkan langsung sebab mereka bagian dari saya. Sebanyak 8000 lebih PNS yang dilibatkan, setidaknya telah membatasi diri mereka agar tidak membuang sampah disembarang tempat, sebab mereka telah merasakan melakukan kegiatan kebersihan, dan bagi masyarakat dengan keterlibatan PNS bekerja dilingkungannya dapat menjadi cambuk untuk ikut serta menjaga kebersihan Kota Kendari, sehingga kedepannya budaya bersih ini dapat menjadi budaya masyarakat Kota Kendari secara keseluruhan.
DPD Granat Sultra Apresiasi Polda Sultra
keberhasilan Polda Sultra dalam melakukan penangkapan terhadap pelaku narkoba tenyata mendapat apresiasi dari DPD Granat Sultra. Ketua DPD Granat Sultra, LM Bariun mengatakan mendukung langkah-langkah Polda Sultra dalam memberantas barang haram tersebut.
"Beberapa bulan terakhir ini Polda Sultra telah banyak melakukan penangkapan terhadap pengguna dan pengedar serta bandar Narkoba di daerah ini, hal ini kami dari DPD Granat Sultra memberi apresiasi dan patut kita memberi dukungan langkah-langkah Polda Sultra tersebut," kata Bariun kepada Jurnalis Kendari Ekspres di Kendari, kemarin.
Langkah yang dilakukan Polda tersebut,kata Bariun, tentunya tidak terlepas dari kegigihan Kapolda Sultra, Brigjen Pol Drs Sukrawardi Dahlan untuk membasmi penyakit masyarakat di Daerah ini, khusunya mewujudkan Kamtibmas.
Bariun mengatakan, Narkoba merupakan penghancur, merusak mental masa depan generasi sehingga generasi menjadi idiot dan kehilangan masa depan padahal generasi merupakan penerus masa depan bangsa. Untuk itu, kata dia, narkoba harus dijadikan musuh bersama. "Selaku ketua DPD Granat Sultra menghimbau kepada elemen masyarakat untuk mendukung program pemerintah dalam membasmi narkoba di bumi persada ini. Untuk membasmi narkoba, tidak cukup hanya kepolisian namun kerjasama dan peranserta semua stekholder untuk bersama-sama melakukan kampanye bahaya narkotik di daerah ini
Menghadapi penilaian adipura di tahun 2010 ini, Walikota Kendari tetap mengupayakan kegiatan kebersihan kepada para PNS lingkup Kota Kendari. Hal ini dimaksudkan sebagai pemberian contoh langsung kepada masyarakat untuk mengajak melakukan pembersihan Kota Kendari. Dengan adanya kegiatan kebersihan tersebut dengan melibatkan berbagai unsur, Walikota Kendari Ir H Asrun MEng SC beberpa waktu lalu menyampaikan keoptimisannya Kota Kendari kembali meraih penghargaan tersebut.
Penilaian adipura tahun 2010 ini, sebentar lagi akan memasuki tahap penentuan. Pemkot belum lagi mendapatkan kesadaran masyarakat sepenuhnya terkait kebersihan, kini telah dihadapkan dengan musim penghujan yang kurang lebihnya dapat menghambat kegiatan pembenahan diberbagai titik pantau adipura. Menanggapi hal itu, Walikota Kendari menganggap sebagai sesuatu yang harus dijalani dan dihadapi.
"Apapun yang terjadi kita harus maklumi, seperti kegiatan bersih-bersih ketika hari ini kita membersihkan kemudian malamnya hujan dan sampah kembali berhamburan, tetap kita maksimalkan berbagai upaya dan kerja. Di musim penghujan ini tidak ada strategi khusus dalam membenahi titik pantau, kita bersihkan dengan apa yang ada dan secara berkesinambungan. Selain itu juga dihimbau kepada masyarakat agar jangan terlalu banyak mengeruk sungai dan membuang sampah sembarang tempat," kata Asrun.
"Saya melihat para SKPD telah melakukan upaya maksimal dan pengajakan kepada masyarakat untuk menjaga kebersihan kota ini, dan semoga kita masih dapat meraih adipura itu kembali tentunya melalui kerja-kerja dan hal ini akan terus dimaksimalkan. Tentunya menghadapi penilaian adipura di tahun ke dua ini, banyak hal yang perlu dibenahi misalnya Tempat Penampungan Sampah (TPS) sebab ada harus dibenahi seperti di Graha Asri. Beberapa titik pantau lainnya telah mengalami peningkatan seperti Pasar Baruga kita lihat sudah bagus dan bersih, hal inilah yang terus kita dorong dan dipantau," jelas Walikota Kendari.
Mengenai keterlibatan para PNS dalam kegiatan kegersihan, orang nomor satu di Kota Kendari ini tidak memungkiri banyaknya pro dan kontra yang dilayangkan kepadanya, namun dengan keramahan dia menjelaskan bahwa untuk mewujudkan Kota Kendari yang bersih, tidak cukup dengan menghimbau saja tanpa dibarengi dengan tindakan nyata, maka untuk memberi contoh itu Walikota Kendari memberikan perintah kepada para pegawai untuk melakukan kegiatan kebersihan, sebab para PNS tersebut merupakan bagian dari Walikota Kendari.
"Kalo kita hanya menghimbau masyarakat untuk melakukan kebersihan tidak ada gunanya, tanpa di barengi dengan kegiatan nyata. Olehnya itu, PNS dilibatkan langsung sebab mereka bagian dari saya. Sebanyak 8000 lebih PNS yang dilibatkan, setidaknya telah membatasi diri mereka agar tidak membuang sampah disembarang tempat, sebab mereka telah merasakan melakukan kegiatan kebersihan, dan bagi masyarakat dengan keterlibatan PNS bekerja dilingkungannya dapat menjadi cambuk untuk ikut serta menjaga kebersihan Kota Kendari, sehingga kedepannya budaya bersih ini dapat menjadi budaya masyarakat Kota Kendari secara keseluruhan.
DPD Granat Sultra Apresiasi Polda Sultra
keberhasilan Polda Sultra dalam melakukan penangkapan terhadap pelaku narkoba tenyata mendapat apresiasi dari DPD Granat Sultra. Ketua DPD Granat Sultra, LM Bariun mengatakan mendukung langkah-langkah Polda Sultra dalam memberantas barang haram tersebut.
"Beberapa bulan terakhir ini Polda Sultra telah banyak melakukan penangkapan terhadap pengguna dan pengedar serta bandar Narkoba di daerah ini, hal ini kami dari DPD Granat Sultra memberi apresiasi dan patut kita memberi dukungan langkah-langkah Polda Sultra tersebut," kata Bariun kepada Jurnalis Kendari Ekspres di Kendari, kemarin.
Langkah yang dilakukan Polda tersebut,kata Bariun, tentunya tidak terlepas dari kegigihan Kapolda Sultra, Brigjen Pol Drs Sukrawardi Dahlan untuk membasmi penyakit masyarakat di Daerah ini, khusunya mewujudkan Kamtibmas.
Bariun mengatakan, Narkoba merupakan penghancur, merusak mental masa depan generasi sehingga generasi menjadi idiot dan kehilangan masa depan padahal generasi merupakan penerus masa depan bangsa. Untuk itu, kata dia, narkoba harus dijadikan musuh bersama. "Selaku ketua DPD Granat Sultra menghimbau kepada elemen masyarakat untuk mendukung program pemerintah dalam membasmi narkoba di bumi persada ini. Untuk membasmi narkoba, tidak cukup hanya kepolisian namun kerjasama dan peranserta semua stekholder untuk bersama-sama melakukan kampanye bahaya narkotik di daerah ini
Olahraga
Porprov 2011 akan Didominasi Atlet Pelajar
Pekan olahraga provinsi (Porprov) Sultra tahun 2011 mendatang dipastikan akan didominasi atlet-atlet pelajar. Kepastian ini muncul setelah KONI Sultra mengharuskan kepada KONI kabupaten/kota se-Sultra dan semua cabang olahraga (Cabor) provinsi untuk mempersiapkan atlet-atlet baru berdasarkan batasan umur yang ditetapkan KONI Pusat. Hal itu dilakukan menyusul lahirnya kebijakan Pengurus KONI Pusat yang membatasi umur atlet yang akan berlaga di PON mendatang.
Sekretaris KONI Sultra, Ericson Ludji mengatakan, pelaksanaan Porprov di Konsel nanti akan disesuaikan dengan libur pelajar yakni bulan Mei atau Juli 2011. "Kemungkinan besar dengan adanya batasan umur, maka atlet-atlet dari kabupaten/kota akan didominasi oleh pelajar," katanya.
Selain itu, lanjut dia, sarana untuk akomodasi atlet akan memanfaatkan sarana pendidikan. Ia juga menambahkan bahwa dalam waktu dekat ini, KONI Sultra akan mengusahakan panduan formal batasan umur tiap Cabor di Sultra.
Dikatakan, meskipun pihaknya belum mendapatkan secara formal tentang keputusan pembatasan umur pada cabor-cabor yang akan dipertandingkan di PON nanti, akan tetapi ia sudah sering mensosialisasikan batasan umur pada tiap Cabor, khususnya cabor yang akan mengikuti Porprov di Konsel Mendatang.
"Kami sudah melakukan sosialisasi tentang batasan usia pada beberapa cabor berdasarkan hasil rapat anggota KONI Pusat, dimana pembatasan race usia keputusannya dikembalikan kepada PB dan PP. Miisalnya, sepak bola maksimal 23 tahun, Dayung maksimal 28 tahun, Takraw maksimal 27 tahun,"
Pekan olahraga provinsi (Porprov) Sultra tahun 2011 mendatang dipastikan akan didominasi atlet-atlet pelajar. Kepastian ini muncul setelah KONI Sultra mengharuskan kepada KONI kabupaten/kota se-Sultra dan semua cabang olahraga (Cabor) provinsi untuk mempersiapkan atlet-atlet baru berdasarkan batasan umur yang ditetapkan KONI Pusat. Hal itu dilakukan menyusul lahirnya kebijakan Pengurus KONI Pusat yang membatasi umur atlet yang akan berlaga di PON mendatang.
Sekretaris KONI Sultra, Ericson Ludji mengatakan, pelaksanaan Porprov di Konsel nanti akan disesuaikan dengan libur pelajar yakni bulan Mei atau Juli 2011. "Kemungkinan besar dengan adanya batasan umur, maka atlet-atlet dari kabupaten/kota akan didominasi oleh pelajar," katanya.
Selain itu, lanjut dia, sarana untuk akomodasi atlet akan memanfaatkan sarana pendidikan. Ia juga menambahkan bahwa dalam waktu dekat ini, KONI Sultra akan mengusahakan panduan formal batasan umur tiap Cabor di Sultra.
Dikatakan, meskipun pihaknya belum mendapatkan secara formal tentang keputusan pembatasan umur pada cabor-cabor yang akan dipertandingkan di PON nanti, akan tetapi ia sudah sering mensosialisasikan batasan umur pada tiap Cabor, khususnya cabor yang akan mengikuti Porprov di Konsel Mendatang.
"Kami sudah melakukan sosialisasi tentang batasan usia pada beberapa cabor berdasarkan hasil rapat anggota KONI Pusat, dimana pembatasan race usia keputusannya dikembalikan kepada PB dan PP. Miisalnya, sepak bola maksimal 23 tahun, Dayung maksimal 28 tahun, Takraw maksimal 27 tahun,"
Mati Lampu Berita
Rasionalkah Mati Lampu Setiap Dua Hari
Minggu Malam Mati Lampu di Saranani
Kendari, Kepres-- Menyebalkan memang setiap lagi bikin berita, tiba-tiba lampu mati. Itulah yang terjadi di Kota Kendari saat ini. Setiap dua hari sekali, lampu mati. Timbul pertanyaan, rasionalkah, mati lampu dilakukan setiap dua hari sekali di Kota Kendari ini. Jawabnya tentu tidak rasional. Berapa kerugian usaha jika lampu mati. Untung saja kejadian mati lampu ini tidak terjadi di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan atau Makassar. Jika di sana tentu sudah banyak surat somasi yang dilayangkan kepada pihak pengelola dalam hal ini PLN oleh masyarakat atau oleh ibu-ibu yang merasakan langsung kerugian akibat mati lampu. Pernah suatu ketika di Makassar, ratusan ibu-ibu yang jengkel melihat ulah PLN yang selalu mematikan lampu dan berdampak kepada rusaknya barang-barang elektronik di rumah membuat ibu-ibu itu mendatangi kantor PLN (demo). Permintaan ibu-ibu yang tanpa dikomando itu hanya satu, stop mati lampu yang sering-sering terjadi. Jika tidak ratusan ibu-ibu tidak akan meninggalkan kantor PLN. Terpaksa pihak PLN mengabulkan keinginan ibu-ibu rumah tangga itu. Besoknya mati lampu pun tidak terjadi. Kok bisa ternyata, jika diusahakan benar-benar oleh pihak PLN ternyata mati lampu itu bisa untuk dihindari. Apalagi di kota Makassar yang serba cepat dan praktis.
Kembali ke Kendari, apakah kejadian seperti di Makassar, juga bisa diusahakan oleh pihak PLN ini jika benar-benar berusaha untuk menghindari adanya mati lampu. Apalagi sebelumnya baik pihak PLN maupun beberapa pejabat di Sultra ini telah kelepasan omongan bahwa di Sultra atau di Kota Kendari tidak ada terjadi lagi mati lampu bergiliran. Ini disebabkan karena pihak PLN bersama Pemprov Sultra telah membeli mesin genzet dari satu kabupaten di Sultra. Selain itu juga telah mendatangkan mesin dari Pulau Sumatera dan Pulau Jawa. Kini timbul pertanyaan kemana mesin-mesin yang sudah disebutkan oleh kalangan pejabat di daerah ini. Malah kini timbul kesan, kemana suara para pejabat yang sebelumnya sesumbar bahwa Sultra atau Kendari sudah bebas dari mati lampu
Minggu Malam Mati Lampu di Saranani
Kendari, Kepres-- Menyebalkan memang setiap lagi bikin berita, tiba-tiba lampu mati. Itulah yang terjadi di Kota Kendari saat ini. Setiap dua hari sekali, lampu mati. Timbul pertanyaan, rasionalkah, mati lampu dilakukan setiap dua hari sekali di Kota Kendari ini. Jawabnya tentu tidak rasional. Berapa kerugian usaha jika lampu mati. Untung saja kejadian mati lampu ini tidak terjadi di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan atau Makassar. Jika di sana tentu sudah banyak surat somasi yang dilayangkan kepada pihak pengelola dalam hal ini PLN oleh masyarakat atau oleh ibu-ibu yang merasakan langsung kerugian akibat mati lampu. Pernah suatu ketika di Makassar, ratusan ibu-ibu yang jengkel melihat ulah PLN yang selalu mematikan lampu dan berdampak kepada rusaknya barang-barang elektronik di rumah membuat ibu-ibu itu mendatangi kantor PLN (demo). Permintaan ibu-ibu yang tanpa dikomando itu hanya satu, stop mati lampu yang sering-sering terjadi. Jika tidak ratusan ibu-ibu tidak akan meninggalkan kantor PLN. Terpaksa pihak PLN mengabulkan keinginan ibu-ibu rumah tangga itu. Besoknya mati lampu pun tidak terjadi. Kok bisa ternyata, jika diusahakan benar-benar oleh pihak PLN ternyata mati lampu itu bisa untuk dihindari. Apalagi di kota Makassar yang serba cepat dan praktis.
Kembali ke Kendari, apakah kejadian seperti di Makassar, juga bisa diusahakan oleh pihak PLN ini jika benar-benar berusaha untuk menghindari adanya mati lampu. Apalagi sebelumnya baik pihak PLN maupun beberapa pejabat di Sultra ini telah kelepasan omongan bahwa di Sultra atau di Kota Kendari tidak ada terjadi lagi mati lampu bergiliran. Ini disebabkan karena pihak PLN bersama Pemprov Sultra telah membeli mesin genzet dari satu kabupaten di Sultra. Selain itu juga telah mendatangkan mesin dari Pulau Sumatera dan Pulau Jawa. Kini timbul pertanyaan kemana mesin-mesin yang sudah disebutkan oleh kalangan pejabat di daerah ini. Malah kini timbul kesan, kemana suara para pejabat yang sebelumnya sesumbar bahwa Sultra atau Kendari sudah bebas dari mati lampu
Jadwal Piala Dunia 2010(Afrika Selatan)
Inilah Jadwal Lengkap Piala Dunia 2010
Berikut jadwal lengkap Piala Dunia 2010, termasuk skema babak gugur hingga final.
5 Des 2009 01:55:14
adidas Jabulani Official 2010 World Cup Match Ball (adidas)
Galeri Foto
Perbesar
adidas Jabulani Official 2010 World Cup Match Ball (adidas)
Hal-Hal Terkait
Oleh Theo Mathias
(Waktu dalam WIB)
Grup A:
11 Juni 2010
21:00 Afrika Selatan v Meksiko, Soccer City, Johannesburg
12 Juni 2010
01:30 Uruguay v Prancis, Cape Town Stadium, Cape Town
17 Juni 2010
01:30 Afrika Selatan v Uruguay, Loftus Versfeld Stadium, Pretoria
17 Juni 2010
18:30 Prancis v Meksiko, Peter Mokaba Stadium, Polokwane
22 Juni 2010
21:00 Meksiko v Uruguay, Royal Bafokeng Stadium, Rustenburg
21:00 Prancis v Afrika Selatan, Free State Stadium, Bloemfontein
Grup B:
12 Juni 2010
18:30 Argentina v Nigeria, Ellis Park Stadium, Johannesburg
21:00 Korea Selatan v Yunani, Nelson Mandela Bay Stadium, Port Elizabeth
17 Juni 2010
21:00 Argentina v Korea Selatan, Soccer City, Johannesburg
18 Juni 2010
01:30 Yunani v Nigeria, Free State Stadium, Bloemfontein
23 Juni 2010
01:30 Yunani v Argentina, Peter Mokaba Stadium, Polokwane
01:30 Nigeria v Korea Selatan, Moses Mabhida Stadium, Durban
Grup C:
13 Juni 2010
01:30 Inggris v Amerika Serikat, Royal Bafokeng Stadium, Rustenburg
13 Juni 2010
18:30 Aljazair v Slovenia, Peter Mokaba Stadium, Polokwane
18 Juni 2010
21:00 Inggris v Aljazair, Cape Town Stadium, Cape Town
19 Juni 2010
01:30 Slovenia v Amerika Serikat, Ellis Park Stadium, Johannesburg
23 Juni 2010
21:00 Amerika Serikat v Aljazair, Loftus Versfeld Stadium, Pretoria
21:00 Slovenia v Inggris, Nelson Mandela Bay Stadium, Port Elizabeth
Grup D:
13 Juni 2010
21:00 Jerman v Australia, Moses Mabhida Stadium, Durban
14 Juni 2010
01:30 Serbia v Ghana, Loftus Versfeld Stadium, Pretoria
18 Juni 2010
18:30 Jerman v Serbia, Nelson Mandela Bay Stadium, Port Elizabeth
19 Juni 2010
18:30 Ghana v Australia, Royal Bafokeng Stadium, Rustenburg
24 Juni 2010
01:30 Australia v Serbia, Mbombela Stadium, Nelspruit
01:30 Ghana v Jerman, Soccer City, Johannesburg
Grup E:
14 Juni 2010
18:30 Belanda v Denmark, Soccer City, Johannesburg
21:00 Jepang v Kamerun, Free State Stadium, Bloemfontein
19 Juni 2010
21:00 Belanda v Jepang, Moses Mabhida Stadium, Durban
20 Juni 2010
01:30 Kamerun v Denmark, Loftus Versfeld Stadium, Pretoria
25 Juni 2010
01:30 Denmark v Jepang, Royal Bafokeng Stadium, Rustenburg
01:30 Kamerun v Belanda, Cape Town Stadium, Cape Town
Grup F:
15 Juni 2010
01:30 Italia v Paraguay, Cape Town Stadium, Cape Town
15 Juni 2010
18:30 Selandia Baru v Slowakia, Royal Bafokeng Stadium, Rustenburg
20 Juni 2010
18:30 Italia v Selandia Baru, Mbombela Stadium, Nelspruit
21:00 Slowakia v Paraguay, Free State Stadium, Bloemfontein
24 Juni 2010
21:00 Paraguay v Selandia Baru, Peter Mokaba Stadium, Polokwane
21:00 Slowakia v Italia, Ellis Park Stadium, Johannesburg
Grup G:
15 Juni 2010
21:00 Brasil v Korea Utara, Ellis Park Stadium, Johannesburg
16 Juni 2010
01:30 Pantai Gading v Portugal, Nelson Mandela Bay Stadium, Port Elizabeth
21 Juni 2010
01:30 Brasil v Pantai Gading, Soccer City, Johannesburg
21 Juni 2010
18:30 Portugal v Korea Utara, Cape Town Stadium, Cape Town
25 Juni 2010
21:00 Korea Utara v Pantai Gading, Mbombela Stadium, Nelspruit
21:00 Portugal v Brasil, Moses Mabhida Stadium, Durban
Grup H:
16 Juni 2010
18:30 Spanyol v Swiss, Moses Mabhida Stadium, Durban
21:00 Honduras v Cili, Mbombela Stadium, Nelspruit
21 Juni 2010
21:00 Spanyol v Honduras, Nelson Mandela Bay Stadium, Port Elizabeth
22 Juni 2010
01:30 Cili v Swiss, Ellis Park Stadium, Johannesburg
26 Juni 2010
01:30 Swiss v Honduras, Free State Stadium, Bloemfontein
01:30 Cili v Spanyol, Loftus Versfeld Stadium, Pretoria
16 Besar
26 Juni 2010, 21:00
Juara Grup A v Peringkat Kedua Grup B, Nelson Mandela Bay Stadium, Port Elizabeth (Partai 49)
27 Juni 2010, 01:30
Juara Grup C v Peringkat Kedua Grup D, Royal Bafokeng Stadium, Rustenburg (Partai 50)
27 Juni 2010, 21:00
Juara Grup D v Peringkat Kedua Grup C, Free State Stadium, Bloemfontein (Partai 51)
28 Juni 2010, 01:30
Juara Grup B v Peringkat Kedua Grup A, Soccer City, Johannesburg (Partai 52)
28 Juni 2010, 21:00
Juara Grup E v Peringkat Kedua Grup F, Moses Mabhida Stadium, Durban (Partai 53)
29 Juni 2010, 01:30
Juara Grup G v Peringkat Kedua Grup H, Ellis Park Stadium, Johannesburg (Partai 54)
29 Juni 2010, 21:00
Juara Grup F v Peringkat Kedua Grup E, Loftus Versfeld Stadium, Pretoria (Partai 55)
30 Juni 2010, 01:30
Juara Grup H v Peringkat Kedua Grup G, Cape Town Stadium, Cape Town (Partai 56)
Perempat-Final
2 Juli 2010, 21:00
Pemenang Partai 53 v Pemenang Partai 54, Nelson Mandela Bay Stadium, Port Elizabeth (Partai 57)
3 Juli 2010, 01:30
Pemenang Partai 49 v Pemenang Partai 50, Soccer City, Johannesburg (Partai 58)
3 Juli 2010, 21:00
Pemenang Partai 52 v Pemenang Partai 51, Cape Town Stadium, Cape Town (Partai 59)
4 Juli 2010, 01:30
Pemenang Partai 55 v Pemenang Partai 56, Ellis Park Stadium, Johannesburg (Partai 60)
Semi-final
7 Juli 2010, 01:30
Pemenang Partai 58 v Pemenang Partai 57, Cape Town Stadium, Cape Town (Partai 61)
8 Juli 2010, 01:30
Pemenang Partai 59 v Pemenang Partai 60, Moses Mabhida Stadium, Durban (Partai 62)
Perebutan Juara Ketiga
11 Juli 2010, 01:30
Tim Kalah Partai 61 v Tim Kalah Partai 62, Nelson Mandela Bay Stadium, Port Elizabeth (Partai 63)
Final
12 Juli 2010, 01:30
Pemenang Partai 61 v Pemenang Partai 62, Soccer City, Johannesburg (Partai 64)
Berita Kendari Pos
Soal Century, Sikap Golkar Sudah Final
Minggu, 28 Februari 2010 17:47:24 - oleh : admin
Jakarta, KP
Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie menegaskan, sikap Partai Beringin terhadap hasil investigasi Pansus Angket Bank Century sudah final. Kesimpulan akhir Fraksi Golkar yang disampaikan di sidang Pansus Century sudah sesuai dengan koridor dan merupakan komitmen Partai. Dia menegaskan, tidak akan ada perubahan sikap bagi partai yang dipimpinnya itu terkait kasus Century.
’’Saya tegaskan, sikap Golkar tidak pernah berubah. Golkar akan tetap berada dalam posisi membela kepentingan rakyat. Karena itu, dalam masalah Bank Century Golkar secara aktif melakukan koreksi terhadap fakta dan data yang kita anggap salah. Komitmen kami, Golkar melalui wakilnya di pansus akan konsisten menuntaskan kasus ini,’’ kata Ical di Jakarta kemarin (26/2).
Ical mengatakan, saat bertemu dengan inisiator angket yang tergabung dalam Tim Sembilan Century, Selasa (23/2) lalu sempat mendapat pertanyaan yang menggelitik. Dia ditanyai apakah sebagai pemimpin partai koalisi pernah diajak bertemu empat mata dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan diminta mengubah sikap. Dia pun membenarkan ada beberapa kali pertemuan dengan SBY dan sempat berdiskusi.
’’Namun, perlu saya tegaskan di sini, tidak ada tekanan apapun dari Presiden untuk mengubah sikap Partai Golkar. Di sisi lain, sikap kami tentang kasus Century tidak pernah berubah,’’ terang mantan orang terkaya di Asia Tenggara itu.
Ical juga membantah isu yang beredar bahwa Partai Golkar merancang deal dengan SBY terkait isu Century. Dia menegaskan bahwa partainya masih nyaman berada dalam koalisi dan berkomitmen mengawal pemerintahan dengan solid. ’’Apakah ada deal tertentu antara saya dan Presiden? Saya jawab ada. Yaitu deal untuk berbuat yang terbaik bagi Bangsa dan Negara,’’ kelakarnya.
Ical melanjutkan, meski berada dalam koalisi tidak berarti Partai Golkar harus memiliki pendapat sama dengan Partai Demokrat. Dalam masalah Century, kata dia, Golkar mungkin berbeda pendapat, tapi sikap ini semata berlandaskan pada temuan fakta dan data. Dia menolak dengan tegas jika dituding melakukan fitnah dalam pandangan fraksi terhadap Century karena semua bersumber dari fakta dan data.
’’Rekan-rekan Golkar di Pansus juga tidak bisa memvonis seorang bersalah. Ini semata dugaan yang didasarkan pada data dan fakta semata,’’ terangnya.
Lalu bagaimana dengan langkah penyelesaiannya? Ical mengarahkan agar semua dibawa ke jalur hukum. Karena, proses hukum tidak bisa dilakukan partai politik. ’’Tempatnya bukan di ranah politik, namun di pengadilan.’’
Mantan Menko Kesra di Kabinet SBY itu juga tidak rela jika Partai Golkar dituding berambisi melakukan pemakzulan terhadap Wakil Presiden Budiono. Tuduhan bahwa Partai Golkar memiliki kepentingan politik lain dibalik Kasus Century juga dinilainya tidak berdasar.
"Tidak benar jika dikatakan kasus ini digelindingkan untuk kepentingan Pemilu 2014, bahkan berkait pencalonan presiden. Tentang hal itu, terpikir saja belum. Sikap kami saya kita jelas dan saya janji tidak akan goyah," pungkasnya
Minggu, 28 Februari 2010 17:47:24 - oleh : admin
Jakarta, KP
Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie menegaskan, sikap Partai Beringin terhadap hasil investigasi Pansus Angket Bank Century sudah final. Kesimpulan akhir Fraksi Golkar yang disampaikan di sidang Pansus Century sudah sesuai dengan koridor dan merupakan komitmen Partai. Dia menegaskan, tidak akan ada perubahan sikap bagi partai yang dipimpinnya itu terkait kasus Century.
’’Saya tegaskan, sikap Golkar tidak pernah berubah. Golkar akan tetap berada dalam posisi membela kepentingan rakyat. Karena itu, dalam masalah Bank Century Golkar secara aktif melakukan koreksi terhadap fakta dan data yang kita anggap salah. Komitmen kami, Golkar melalui wakilnya di pansus akan konsisten menuntaskan kasus ini,’’ kata Ical di Jakarta kemarin (26/2).
Ical mengatakan, saat bertemu dengan inisiator angket yang tergabung dalam Tim Sembilan Century, Selasa (23/2) lalu sempat mendapat pertanyaan yang menggelitik. Dia ditanyai apakah sebagai pemimpin partai koalisi pernah diajak bertemu empat mata dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan diminta mengubah sikap. Dia pun membenarkan ada beberapa kali pertemuan dengan SBY dan sempat berdiskusi.
’’Namun, perlu saya tegaskan di sini, tidak ada tekanan apapun dari Presiden untuk mengubah sikap Partai Golkar. Di sisi lain, sikap kami tentang kasus Century tidak pernah berubah,’’ terang mantan orang terkaya di Asia Tenggara itu.
Ical juga membantah isu yang beredar bahwa Partai Golkar merancang deal dengan SBY terkait isu Century. Dia menegaskan bahwa partainya masih nyaman berada dalam koalisi dan berkomitmen mengawal pemerintahan dengan solid. ’’Apakah ada deal tertentu antara saya dan Presiden? Saya jawab ada. Yaitu deal untuk berbuat yang terbaik bagi Bangsa dan Negara,’’ kelakarnya.
Ical melanjutkan, meski berada dalam koalisi tidak berarti Partai Golkar harus memiliki pendapat sama dengan Partai Demokrat. Dalam masalah Century, kata dia, Golkar mungkin berbeda pendapat, tapi sikap ini semata berlandaskan pada temuan fakta dan data. Dia menolak dengan tegas jika dituding melakukan fitnah dalam pandangan fraksi terhadap Century karena semua bersumber dari fakta dan data.
’’Rekan-rekan Golkar di Pansus juga tidak bisa memvonis seorang bersalah. Ini semata dugaan yang didasarkan pada data dan fakta semata,’’ terangnya.
Lalu bagaimana dengan langkah penyelesaiannya? Ical mengarahkan agar semua dibawa ke jalur hukum. Karena, proses hukum tidak bisa dilakukan partai politik. ’’Tempatnya bukan di ranah politik, namun di pengadilan.’’
Mantan Menko Kesra di Kabinet SBY itu juga tidak rela jika Partai Golkar dituding berambisi melakukan pemakzulan terhadap Wakil Presiden Budiono. Tuduhan bahwa Partai Golkar memiliki kepentingan politik lain dibalik Kasus Century juga dinilainya tidak berdasar.
"Tidak benar jika dikatakan kasus ini digelindingkan untuk kepentingan Pemilu 2014, bahkan berkait pencalonan presiden. Tentang hal itu, terpikir saja belum. Sikap kami saya kita jelas dan saya janji tidak akan goyah," pungkasnya
Visi & Misi Kota Kendari
Visi
"MEWUJUDKAN KENDARI TAHUN 2020 SEBAGAI KOTA DALAM TAMAN YANG MAJU, DEMOKRATIS DAN SEJAHTERA"
Orientasi Visi Kota Kendari merupakan perpaduan antara paradigma pembangunan kota yang berkelanjutan, dimana terjadi keselarasan unsur alam, manusia dan kebudayaan dengan kebanggaan dan harapan masyarakat Kota Kendari.
"Kota Dalam Taman", adalah ungkapan yang merefleksikan sekaligus mengabadikan kebanggaan, potensi dan kekhasan Kota Kendari, yakni 'hutan dan teluk' yang laksana "sabuk-hijau" (green belt) melingkari Kota Kendari. Eksistensi 'sabuk-hijau' tersebut bukan saja menjadi jati diri kota, tapi sekaligus memiliki fungsi-fungsi yang integratif (satu kesatuan), yang secara fisik maupun sosial-ekonomi memberikan jaminan keberlanjutan (sustainabilitas) Kota Kendari.
Misi
Adapun Misi yang diemban untuk mewujudkan Visi tersebut adalah :
(1) Misi Lingkungan ;
(2) Misi Sosial Kemasyarakatan ;
(3) Misi Pelayanan ;
(4) Misi Perekonomian ;
(5) Misi Profesionalisme Aparat ;
(6) Misi Kepemerintahan yang Baik (Good Governance);
"MEWUJUDKAN KENDARI TAHUN 2020 SEBAGAI KOTA DALAM TAMAN YANG MAJU, DEMOKRATIS DAN SEJAHTERA"
Orientasi Visi Kota Kendari merupakan perpaduan antara paradigma pembangunan kota yang berkelanjutan, dimana terjadi keselarasan unsur alam, manusia dan kebudayaan dengan kebanggaan dan harapan masyarakat Kota Kendari.
"Kota Dalam Taman", adalah ungkapan yang merefleksikan sekaligus mengabadikan kebanggaan, potensi dan kekhasan Kota Kendari, yakni 'hutan dan teluk' yang laksana "sabuk-hijau" (green belt) melingkari Kota Kendari. Eksistensi 'sabuk-hijau' tersebut bukan saja menjadi jati diri kota, tapi sekaligus memiliki fungsi-fungsi yang integratif (satu kesatuan), yang secara fisik maupun sosial-ekonomi memberikan jaminan keberlanjutan (sustainabilitas) Kota Kendari.
Misi
Adapun Misi yang diemban untuk mewujudkan Visi tersebut adalah :
(1) Misi Lingkungan ;
(2) Misi Sosial Kemasyarakatan ;
(3) Misi Pelayanan ;
(4) Misi Perekonomian ;
(5) Misi Profesionalisme Aparat ;
(6) Misi Kepemerintahan yang Baik (Good Governance);
Profil - Sejarah Kota Kendari
Terbentuknya Kota Kendari diawali dengan terbukanya Teluk Kendari menjadi pelabuhan bagi para pedagang, khususnya pedagang Bajo dan Bugis yang datang berdagang sekaligus bermukim di sekitar Teluk Kendari. Fenomena ini juga didukung oleh kondisi sosial politik dan keamanan di daerah asal kedua suku bangsa tersebut di kerajaan Luwu dan Kerajaan Bone.
Pada awal abad ke-19 sampai dengan kunjungan Vosmaer (seorang Belanda) pada tahun 1831, kendari merupakan tempat penimbunan barang (pelabuhan transito). Kegiatan perdagangan kebanyakan dilakukan oleh orang Bajo dan Bugis yang menampung hasil bumi dari pedalaman dan dari sekitar Teluk Tolo (Sulawesi Tengah). Barang-barang tersebut selanjutnya dikirim ke Makassar atau ke kawasan Barat Nusantara sampai ke Singapura.
Berita tertulis pertama Kota Kendari diperoleh dari tulisan Vosmaer (1839) yang mengunjungi Teluk Kendari untuk pertama kalinya pada tanggal 9 Mei 1831 dan membuat peta Teluk Kendari. Sejak itu Teluk Kendari dikenal dengan nama Vosmaer’s Baai (Teluk Vosmaer). Vosmaer kemudian mendirikan Lodge (Loji=kantor dagang) di sisi utara Teluk Kendari. Pada tahun 1832 Vosmaer mendirikan rumah untuk Raja Laiwoi bernama Tebau, yang sebelumnya bermukim di Lepo-lepo.
Mengacu pada informasi tersebut, maka Kota Kendari telah ada pada awal abad ke-19, dan secara resmi menjadi ibu kota Kerajaan Laiwoi pada tahun 1832, ditandai dengan pindahnya istana Kerajaan Laiwoi di sekitar Teluk Kendari; dengan demikian, Kota Kendari sebagai ibu kota sudah berusia sekitar 176 tahun, dan jauh sebelum itu telah ada perkembangan sejarah masyarakat di wilayah Kota Kendari sekarang ini.
Kota kendari dalam berbagai dimensi dapat dikatakan sudah cukup tua. Hal didasarkan pada beberapa sumber baik secara lisan maupun dokumentasi. Jika Kota Kendari dilihat dari fungsinya, maka dapat disebut sebagai kota dagang, kota pelabuhan, dan kota pusat kerajaan. Kota Kendari sebagai kota dagang merupakan fungsi yang tertua baik sumber lisan dari pelayar Bugis dan Bajo maupun dalam Lontara’ Bajo, dan sumber penulis Belanda (Vosmaer,1839) dan penulis Inggris (Heeren, 1972) menyatakan bahwa para pelayar Bugis dan Bajo telah melakukan aktivitas perdagangan di Teluk Kendari pada akhir abad ke-18 ditunjukkan adanya pemukiman kedua etnis tersebut disekitar Teluk Kendari pada awal abad ke-19. Sebagai fungsi kota pelabuhan dapat dikatakan pada awal abad ke-19, menyusul fungsi Kota Kendari sebagai kota pusat Kerajaan Laiwoi pada tahun 1832 ketika dibangunnya istana raja di sekitar Teluk Kendari.
Pada waktu Mokole Konawe Lakidende wafat maka Tebau Sapati RanomeEto sudah mengaggap diri sebagai kerajaan sendiri lepas dari kerajaan konawe, dan sejak itu pula Tebau Sapati RanameEto mengadakan hubungan dengan pihak belanda yang kemudian pada waktu belanda datang di wilayah RanomeEto diadakanlah perjanjian dengan Belanda di tahun 1858 yang ditanda tangani oleh ”Lamanggu raja Laiwoi” dan di pihak belanda ditandatangani oleh A.A. Devries atas nama Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Dan di tahun 1906 pelabuhan Kendari yang dulunya dikenal dengan nama ”Kampung Bajo” dibuka untuk kapal-kapal Belanda. Dengan demikian mengalirlah pedagang-pedagang Tiong Hoa datang ke Kendari. Perhubungan jalan mulai dibangun sampai kepedalaman. Raja diberi gelar Raja Van Laiwoi dan rakyat mulai di resetle membuat perkampungan dipinggir jalan raya. Kendari berangsur-angsur dibangun jadi kota dan tempat-tempat kedudukan district Hoofd.
Kota Kendari dimasa Pemerintahan kolonial Belanda merupakan ibukota kewedanaan dan ibukota onder Afdeling Laiwoi yang luas wilayahnya pada masa itu kurang lebih 31,420 km2. Sejalan dengan dinamika perkembangan sebagai pusat perdagangan dan pelabuhan laut antar pulau, maka kendari terus tumbuh menjadi ibukota Kabupaten dan masuk dalam wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara.
Dengan keluarnya Undang-undang nomor 13 tahun 1964 terbentuklah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Kendari ditetapkan sebagai ibukota Provinsi yang terdiri dari 2 (dua) wilayah Kecamatan yakni Kecamatan Kendari dan Kecamatan Mandonga dengan luas wilayah 76,760 km2.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 1978 Kota Kendari ditetapkan menjadi Kota Administratif yang meliputi 3 (tiga) wilayah Kecamatan dengan luas wilayah 187,990 km2 yang meliputi Kecamatan Kendari, Kecamatan Mandonga dan Kecamatan Poasia.
Selama terbentuknya Kota Kendari, berturut-turut menjadi Walikota sebagai berikut :
1 H. MANSYUR PAMADENG Tahun 1978 - 1979
2 Drs. H.M. ANTERO HAMRA Tahun 1980 - 1985
3 Drs. H. ANAS BUNGGASI
Tahun 1985 – 1988
4 H. ADY MANILEP Pelaksana Tugas Tahun 1988 – 1991
5 Drs. A. KAHARUDDIN Pelaksana Tugas Tahun 1991 – 1992
6 Drs. USMAN SABARA Pelaksana Tugas Tahun 1993 – 1995
7 Drs. H. LM. SALIHIN SABORA Tahun 1993 – 1995
8 Kol. (Inf) A. RASYID HAMZAH Pelaksana Tugas Tahun 1995
Melalui perjuangan panjang dan tekad warga kota untuk merubah status kota administratif menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II sebagai daerah otonom, maka dengan keluarnya undang-undang No. 6 tahun 1995 tanggal 3 Agustus 1995 Kota Administratif Kendari ditetapkan menjadi Kotamadya Dati II Kendari yang diresmikan oleh Bapak Mentri Dalam Negeri pada tanggal 27 September 1995 dan tanggal ini pula ditetapkan sebagai hari lahirnya Kotamadya Dati II Kendari.
Dengan terbentuknya Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari, maka sebagai Walikotamadya KDH Tk.II Kendari, berturut-turut :
1. Drs. LASJKAR KOEDOES Pj. Walikotamadya KDH Tk. II Kendari sejak 20 September 1995 sampai 27 September 1996 Ketua DPRD Bapak Letkol (Laut) SOEKARNO, SH dengan jumlah anggota DPRD sebanyak 20 orang.
2. Drs. H. MASYHUR MASIE ABUNAWAS, Walikota Kendari mulai 27 September 1996 - tahun 2001 sebagai ketua DPRD-nya Letkol (Laut) SOEKARNO, SH
Hasil PEMILU Tahun 1999 menetapkan sebagai Ketua DPRD terpilih adalah Bapak H. HAERUDDIN PONDIU dengan jumlah anggota DPRD sebanyak 25 orang.
3. Drs. H. A. KAHARUDDIN, Pj Walikota Kendari Tahun 2002
4. Drs. H. MASYHUR MASIE ABUNAWAS, M.Si, Walikota Kendari dan Ir. ANDI MUSAKKIR MUSTAFA, MM sebagai Wakil Walikota mulai tahun 2002 – 2007 dan dari hasil PEMILU tahun 2003 menetapkan sebagai Ketua DPRD Bapak BACHRUN KONGGOASA dengan jumlah anggota DPRD sebanyak 30 orang.
5. Ir. H. ASRUN, M. Eng. Sc. sebagai Walikota dan H. MUSADAR MAPPASOMBA, SP., MP. Wakil Walikota Kendari periode 2007-2012 yang dilantik pada tanggal 8 Oktober 2007 oleh Gubernur atas nama Mendagri.
Sejak, Kota Kendari mulai dikenal sejak itu pula dimulai pembangunan secara bertahap sesuai dengan kondisi waktu itu hal ini tentunya tidak luput dari perkembangan penduduk dan dinamika pembangunan yang dibuktikan dengan adanya pemekaran wilayah mulai dari luas 31,420 Km2 sampai luas 295,89 Km2.
Secara Administratif Kota Kendari berbatasan dengan:
• Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Soropia dan Kecamatan Sampara
• Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Banda
• Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Moramo
• Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Sampara, Kecamatan Ranomeeto dan Kecamatan Konda.
Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah, Maka istilah Dati II dan Kotamadya berubah menjadi Kabupaten/Kota.
Kota Kendari hingga saat ini telah mempunyai 10 (sepuluh) Wilayah Kecamatan dan 64 Kelurahan, Jumlah penduduk Kota Kendari Tahun 2006 berjumlah kurang lebih 244.586 jiwa terdiri 119.529 jiwa laki-laki dan 125.057 jiwa perempuan dengan tingkat pertumbuhan Ekonomi tahun 2006 mencapai 7,64%. Kota Kendari didiami oleh 4 kelompok suku besar yaitu Tolaki, Muna, Buton, Bugis-Makassar, namun yang unik bahwa semua etnis yang ada diwilayah Indonesia dapat dijumpai di Kota Kendari.
Heterogenitas masyarakat yang sangat membanggakan adalah masyarakatnya selalu ingin hidup berdampingan dengan damai menjaga persatuan dan kesatuan, sehingga stabilitas daerah tetap terjaga dengan baik; hal ini merupakan modal dasar untuk melakukan pembangunan demi kemajuan dan perkembangan kota dimasa sekarang dan yang akan datang.
Untuk mengantisipasi kemajuan perkembangan pembangunan, Pemerintah Kota bersama masyarakat membangun Visi Kota Kendari kedepan yaitu: ”MEWUJUDKAN KOTA KENDARI TAHUN 2020 SEBAGAI KOTA DALAM TAMAN YANG BERTAKWA, MAJU, DEMOKRATIS, MANDIRI DAN SEJAHTERA”.
”KOTA YANG MAJU”, artinya Kota ini harus dapat berkembang sejajar dengan kota-kota lain dalam konteks paradigma yang berlaku, kondisi sosial, ekonomi dan budayanya yang maju, tetapi lingkungan fisik juga terpelihara dengan baik,
”DEMOKRATIS” berarti kota yang dapat menerima perbedaan, mengembangkan keterbukaan, mendorong partisipasi masyarakat serta memberi kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk megembangkan potensi dirinya, serta pemerintahan yang dapat mengakomodir segala permasalahan dan persoalan yang ada dalam wilayahnya.
”MANDIRI” berarti kota ini tidak berdiri sendiri dan kerjasama atau kemitraan baik interen maupun eksteren. Diantara komponen warga kota dapat mengembangkan kemitraan, begitu juga kemitraan dengan kota-kota lain.
”SEJAHTERA”, bahwa kota ini harus dapat memberikan kesejahteraan bagi warganya baik secara lahir maupun batin. Untuk mendukung visi kota, maka visi yang akan diemban adalah ”(1) misi lingkungan (2) misi sosial kemasyrakatan (3) misi pelayanan (4) misi perekonomian (5) misi profesionalisme aparat dan (6) misi kepemerintahan yang baik (Good Governance)”.
Kemudian misi tersebut diimplementasikan kedalam 3 (tiga) strategi pendekatan yang meliputi;
1. Peningkatan kualitas SDM, yang meliputi aspek head, heart, dan hand.
2. Catur Bina, yang meliputi bina spiritual, bina sosial ekonomi, bina fisik/lingkungan, dan bina kamtibmas.
3. Peningkatan Daya Saing Kota, meliputi aspek ethics and law enforcement, employment, environment, equity and engegement.
Demikianlah selayang pandang Kota Kendari yang kita cintai ini.
Pada awal abad ke-19 sampai dengan kunjungan Vosmaer (seorang Belanda) pada tahun 1831, kendari merupakan tempat penimbunan barang (pelabuhan transito). Kegiatan perdagangan kebanyakan dilakukan oleh orang Bajo dan Bugis yang menampung hasil bumi dari pedalaman dan dari sekitar Teluk Tolo (Sulawesi Tengah). Barang-barang tersebut selanjutnya dikirim ke Makassar atau ke kawasan Barat Nusantara sampai ke Singapura.
Berita tertulis pertama Kota Kendari diperoleh dari tulisan Vosmaer (1839) yang mengunjungi Teluk Kendari untuk pertama kalinya pada tanggal 9 Mei 1831 dan membuat peta Teluk Kendari. Sejak itu Teluk Kendari dikenal dengan nama Vosmaer’s Baai (Teluk Vosmaer). Vosmaer kemudian mendirikan Lodge (Loji=kantor dagang) di sisi utara Teluk Kendari. Pada tahun 1832 Vosmaer mendirikan rumah untuk Raja Laiwoi bernama Tebau, yang sebelumnya bermukim di Lepo-lepo.
Mengacu pada informasi tersebut, maka Kota Kendari telah ada pada awal abad ke-19, dan secara resmi menjadi ibu kota Kerajaan Laiwoi pada tahun 1832, ditandai dengan pindahnya istana Kerajaan Laiwoi di sekitar Teluk Kendari; dengan demikian, Kota Kendari sebagai ibu kota sudah berusia sekitar 176 tahun, dan jauh sebelum itu telah ada perkembangan sejarah masyarakat di wilayah Kota Kendari sekarang ini.
Kota kendari dalam berbagai dimensi dapat dikatakan sudah cukup tua. Hal didasarkan pada beberapa sumber baik secara lisan maupun dokumentasi. Jika Kota Kendari dilihat dari fungsinya, maka dapat disebut sebagai kota dagang, kota pelabuhan, dan kota pusat kerajaan. Kota Kendari sebagai kota dagang merupakan fungsi yang tertua baik sumber lisan dari pelayar Bugis dan Bajo maupun dalam Lontara’ Bajo, dan sumber penulis Belanda (Vosmaer,1839) dan penulis Inggris (Heeren, 1972) menyatakan bahwa para pelayar Bugis dan Bajo telah melakukan aktivitas perdagangan di Teluk Kendari pada akhir abad ke-18 ditunjukkan adanya pemukiman kedua etnis tersebut disekitar Teluk Kendari pada awal abad ke-19. Sebagai fungsi kota pelabuhan dapat dikatakan pada awal abad ke-19, menyusul fungsi Kota Kendari sebagai kota pusat Kerajaan Laiwoi pada tahun 1832 ketika dibangunnya istana raja di sekitar Teluk Kendari.
Pada waktu Mokole Konawe Lakidende wafat maka Tebau Sapati RanomeEto sudah mengaggap diri sebagai kerajaan sendiri lepas dari kerajaan konawe, dan sejak itu pula Tebau Sapati RanameEto mengadakan hubungan dengan pihak belanda yang kemudian pada waktu belanda datang di wilayah RanomeEto diadakanlah perjanjian dengan Belanda di tahun 1858 yang ditanda tangani oleh ”Lamanggu raja Laiwoi” dan di pihak belanda ditandatangani oleh A.A. Devries atas nama Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Dan di tahun 1906 pelabuhan Kendari yang dulunya dikenal dengan nama ”Kampung Bajo” dibuka untuk kapal-kapal Belanda. Dengan demikian mengalirlah pedagang-pedagang Tiong Hoa datang ke Kendari. Perhubungan jalan mulai dibangun sampai kepedalaman. Raja diberi gelar Raja Van Laiwoi dan rakyat mulai di resetle membuat perkampungan dipinggir jalan raya. Kendari berangsur-angsur dibangun jadi kota dan tempat-tempat kedudukan district Hoofd.
Kota Kendari dimasa Pemerintahan kolonial Belanda merupakan ibukota kewedanaan dan ibukota onder Afdeling Laiwoi yang luas wilayahnya pada masa itu kurang lebih 31,420 km2. Sejalan dengan dinamika perkembangan sebagai pusat perdagangan dan pelabuhan laut antar pulau, maka kendari terus tumbuh menjadi ibukota Kabupaten dan masuk dalam wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara.
Dengan keluarnya Undang-undang nomor 13 tahun 1964 terbentuklah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Kendari ditetapkan sebagai ibukota Provinsi yang terdiri dari 2 (dua) wilayah Kecamatan yakni Kecamatan Kendari dan Kecamatan Mandonga dengan luas wilayah 76,760 km2.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 1978 Kota Kendari ditetapkan menjadi Kota Administratif yang meliputi 3 (tiga) wilayah Kecamatan dengan luas wilayah 187,990 km2 yang meliputi Kecamatan Kendari, Kecamatan Mandonga dan Kecamatan Poasia.
Selama terbentuknya Kota Kendari, berturut-turut menjadi Walikota sebagai berikut :
1 H. MANSYUR PAMADENG Tahun 1978 - 1979
2 Drs. H.M. ANTERO HAMRA Tahun 1980 - 1985
3 Drs. H. ANAS BUNGGASI
Tahun 1985 – 1988
4 H. ADY MANILEP Pelaksana Tugas Tahun 1988 – 1991
5 Drs. A. KAHARUDDIN Pelaksana Tugas Tahun 1991 – 1992
6 Drs. USMAN SABARA Pelaksana Tugas Tahun 1993 – 1995
7 Drs. H. LM. SALIHIN SABORA Tahun 1993 – 1995
8 Kol. (Inf) A. RASYID HAMZAH Pelaksana Tugas Tahun 1995
Melalui perjuangan panjang dan tekad warga kota untuk merubah status kota administratif menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II sebagai daerah otonom, maka dengan keluarnya undang-undang No. 6 tahun 1995 tanggal 3 Agustus 1995 Kota Administratif Kendari ditetapkan menjadi Kotamadya Dati II Kendari yang diresmikan oleh Bapak Mentri Dalam Negeri pada tanggal 27 September 1995 dan tanggal ini pula ditetapkan sebagai hari lahirnya Kotamadya Dati II Kendari.
Dengan terbentuknya Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari, maka sebagai Walikotamadya KDH Tk.II Kendari, berturut-turut :
1. Drs. LASJKAR KOEDOES Pj. Walikotamadya KDH Tk. II Kendari sejak 20 September 1995 sampai 27 September 1996 Ketua DPRD Bapak Letkol (Laut) SOEKARNO, SH dengan jumlah anggota DPRD sebanyak 20 orang.
2. Drs. H. MASYHUR MASIE ABUNAWAS, Walikota Kendari mulai 27 September 1996 - tahun 2001 sebagai ketua DPRD-nya Letkol (Laut) SOEKARNO, SH
Hasil PEMILU Tahun 1999 menetapkan sebagai Ketua DPRD terpilih adalah Bapak H. HAERUDDIN PONDIU dengan jumlah anggota DPRD sebanyak 25 orang.
3. Drs. H. A. KAHARUDDIN, Pj Walikota Kendari Tahun 2002
4. Drs. H. MASYHUR MASIE ABUNAWAS, M.Si, Walikota Kendari dan Ir. ANDI MUSAKKIR MUSTAFA, MM sebagai Wakil Walikota mulai tahun 2002 – 2007 dan dari hasil PEMILU tahun 2003 menetapkan sebagai Ketua DPRD Bapak BACHRUN KONGGOASA dengan jumlah anggota DPRD sebanyak 30 orang.
5. Ir. H. ASRUN, M. Eng. Sc. sebagai Walikota dan H. MUSADAR MAPPASOMBA, SP., MP. Wakil Walikota Kendari periode 2007-2012 yang dilantik pada tanggal 8 Oktober 2007 oleh Gubernur atas nama Mendagri.
Sejak, Kota Kendari mulai dikenal sejak itu pula dimulai pembangunan secara bertahap sesuai dengan kondisi waktu itu hal ini tentunya tidak luput dari perkembangan penduduk dan dinamika pembangunan yang dibuktikan dengan adanya pemekaran wilayah mulai dari luas 31,420 Km2 sampai luas 295,89 Km2.
Secara Administratif Kota Kendari berbatasan dengan:
• Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Soropia dan Kecamatan Sampara
• Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Banda
• Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Moramo
• Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Sampara, Kecamatan Ranomeeto dan Kecamatan Konda.
Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah, Maka istilah Dati II dan Kotamadya berubah menjadi Kabupaten/Kota.
Kota Kendari hingga saat ini telah mempunyai 10 (sepuluh) Wilayah Kecamatan dan 64 Kelurahan, Jumlah penduduk Kota Kendari Tahun 2006 berjumlah kurang lebih 244.586 jiwa terdiri 119.529 jiwa laki-laki dan 125.057 jiwa perempuan dengan tingkat pertumbuhan Ekonomi tahun 2006 mencapai 7,64%. Kota Kendari didiami oleh 4 kelompok suku besar yaitu Tolaki, Muna, Buton, Bugis-Makassar, namun yang unik bahwa semua etnis yang ada diwilayah Indonesia dapat dijumpai di Kota Kendari.
Heterogenitas masyarakat yang sangat membanggakan adalah masyarakatnya selalu ingin hidup berdampingan dengan damai menjaga persatuan dan kesatuan, sehingga stabilitas daerah tetap terjaga dengan baik; hal ini merupakan modal dasar untuk melakukan pembangunan demi kemajuan dan perkembangan kota dimasa sekarang dan yang akan datang.
Untuk mengantisipasi kemajuan perkembangan pembangunan, Pemerintah Kota bersama masyarakat membangun Visi Kota Kendari kedepan yaitu: ”MEWUJUDKAN KOTA KENDARI TAHUN 2020 SEBAGAI KOTA DALAM TAMAN YANG BERTAKWA, MAJU, DEMOKRATIS, MANDIRI DAN SEJAHTERA”.
”KOTA YANG MAJU”, artinya Kota ini harus dapat berkembang sejajar dengan kota-kota lain dalam konteks paradigma yang berlaku, kondisi sosial, ekonomi dan budayanya yang maju, tetapi lingkungan fisik juga terpelihara dengan baik,
”DEMOKRATIS” berarti kota yang dapat menerima perbedaan, mengembangkan keterbukaan, mendorong partisipasi masyarakat serta memberi kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk megembangkan potensi dirinya, serta pemerintahan yang dapat mengakomodir segala permasalahan dan persoalan yang ada dalam wilayahnya.
”MANDIRI” berarti kota ini tidak berdiri sendiri dan kerjasama atau kemitraan baik interen maupun eksteren. Diantara komponen warga kota dapat mengembangkan kemitraan, begitu juga kemitraan dengan kota-kota lain.
”SEJAHTERA”, bahwa kota ini harus dapat memberikan kesejahteraan bagi warganya baik secara lahir maupun batin. Untuk mendukung visi kota, maka visi yang akan diemban adalah ”(1) misi lingkungan (2) misi sosial kemasyrakatan (3) misi pelayanan (4) misi perekonomian (5) misi profesionalisme aparat dan (6) misi kepemerintahan yang baik (Good Governance)”.
Kemudian misi tersebut diimplementasikan kedalam 3 (tiga) strategi pendekatan yang meliputi;
1. Peningkatan kualitas SDM, yang meliputi aspek head, heart, dan hand.
2. Catur Bina, yang meliputi bina spiritual, bina sosial ekonomi, bina fisik/lingkungan, dan bina kamtibmas.
3. Peningkatan Daya Saing Kota, meliputi aspek ethics and law enforcement, employment, environment, equity and engegement.
Demikianlah selayang pandang Kota Kendari yang kita cintai ini.
Kecamatan & Kelurahan
No
Nama Kecamatan
Nama Kelurahan
Nama Lurah
Alamat Kontak
1 KECAMATAN KENDARI 1 Kelurahan Purirano
Nama Camat: 2 Kelurahan Mata
3 Kelurahan Gunung Jati
Alamat Kontak: 4 Kelurahan Kassilampe
5 Kelurahan Kampungsalo
6 Kelurahan Mangga Dua
7 Kelurahan Kandai
8 Kelurahan Kendari Caddi
9 Kelurahan Jati Mekar
2 KECAMATAN KENDARI BARAT 1 Kelurahan Sadohoa
Nama Camat: 2 Kelurahan Sanua
3 Kelurahan Dapu-Dapura
Alamat Kontak : 4 Kelurahan Tipulu
5 Kelurahan Punggaloba
6 Kelurahan Watu-Watu
7 Kelurahan Kemaraya
8 Kelurahan Benu-Benua
9 Kelaurahan lahundape
3 KECAMATAN MANDONGA 1 Kelurahan Mandonga
Nama Camat: 2 Kelurahan Korumba
3 Kelurahan Anggilowu
Alamat Kontak: 4 Kelurahan Labibia
5 Kelurahan Alolama
6 Kelurahan Wawonbalata
4 KECAMATAN WUA - WUA 1 Kelurahan Wua - Wua
Nama Camat: 2 Kelurahan Bonggoeya
3 Kelurahan Mataiwoi
Alamat Kontak: 4 Kelurahan Anawai
5 KECAMATAN KADIA 1 Kelurahan Kadia
Nama Camat: 2 Kelurahan Bende
3 Kelurahan Pondambea
Alamat Kontak: 4 Kelurahan Wawanggu
5 Kelurahan Anaiwoi
6 KECAMATAN BARUGA 1 Kelurahan Baruga
Nama Camat: 2 Kelurahan Lepo - Lepo
3 Kelurahan Watubangga
Alamat Kontak: 4 Kelurahan Wundudopi
7 KECAMATAN ABELI 1 Kelurahan Todonggeu
Nama Camat: 2 Kelurahan Tobimeita
3 Kelurahan Sambuli
Alamat Kontak: 4 Kelurahan Nambo
5 Kelurahan Anggalomelai
6 Kelurahan Petoaha
7 Kelurahan Abeli
8 Kelurahan Benuanirae
9 Kelurahan Talia
10 Kelurahan Poasia
11 Kelurahan Lapulu
12 Kelurahan Pudai
13 Keluraham Bungkutoko
8 KECAMATAN POASIA 1 Kelurahan Anduonohu
Nama Camat: 2 Kelurahan Anggoeya
3 Kelurahan Rahandouna
Alamat Kontak: 4 Kelurahan Matabubu
9 KECAMATAN KAMBU 1 Kelurahan Kambu
Nama Camat: 2 Kelurahan Mokoau
3 Kelurahan Padaleu
Alamat Kontak 4 Kelurahan Lalolara
10 KECAMATAN PUUWATU 1 Kelurahan Tobuuha
Nama Camat: 2 Kelurahan Punggolaka
3 Kelurahan Watulondo
Alamat Kontak: 4 Kelurahan Puwatu
5 Kelurahan Lalodati
6 Kelurahan Abeli Dalam
Nama Kecamatan
Nama Kelurahan
Nama Lurah
Alamat Kontak
1 KECAMATAN KENDARI 1 Kelurahan Purirano
Nama Camat: 2 Kelurahan Mata
3 Kelurahan Gunung Jati
Alamat Kontak: 4 Kelurahan Kassilampe
5 Kelurahan Kampungsalo
6 Kelurahan Mangga Dua
7 Kelurahan Kandai
8 Kelurahan Kendari Caddi
9 Kelurahan Jati Mekar
2 KECAMATAN KENDARI BARAT 1 Kelurahan Sadohoa
Nama Camat: 2 Kelurahan Sanua
3 Kelurahan Dapu-Dapura
Alamat Kontak : 4 Kelurahan Tipulu
5 Kelurahan Punggaloba
6 Kelurahan Watu-Watu
7 Kelurahan Kemaraya
8 Kelurahan Benu-Benua
9 Kelaurahan lahundape
3 KECAMATAN MANDONGA 1 Kelurahan Mandonga
Nama Camat: 2 Kelurahan Korumba
3 Kelurahan Anggilowu
Alamat Kontak: 4 Kelurahan Labibia
5 Kelurahan Alolama
6 Kelurahan Wawonbalata
4 KECAMATAN WUA - WUA 1 Kelurahan Wua - Wua
Nama Camat: 2 Kelurahan Bonggoeya
3 Kelurahan Mataiwoi
Alamat Kontak: 4 Kelurahan Anawai
5 KECAMATAN KADIA 1 Kelurahan Kadia
Nama Camat: 2 Kelurahan Bende
3 Kelurahan Pondambea
Alamat Kontak: 4 Kelurahan Wawanggu
5 Kelurahan Anaiwoi
6 KECAMATAN BARUGA 1 Kelurahan Baruga
Nama Camat: 2 Kelurahan Lepo - Lepo
3 Kelurahan Watubangga
Alamat Kontak: 4 Kelurahan Wundudopi
7 KECAMATAN ABELI 1 Kelurahan Todonggeu
Nama Camat: 2 Kelurahan Tobimeita
3 Kelurahan Sambuli
Alamat Kontak: 4 Kelurahan Nambo
5 Kelurahan Anggalomelai
6 Kelurahan Petoaha
7 Kelurahan Abeli
8 Kelurahan Benuanirae
9 Kelurahan Talia
10 Kelurahan Poasia
11 Kelurahan Lapulu
12 Kelurahan Pudai
13 Keluraham Bungkutoko
8 KECAMATAN POASIA 1 Kelurahan Anduonohu
Nama Camat: 2 Kelurahan Anggoeya
3 Kelurahan Rahandouna
Alamat Kontak: 4 Kelurahan Matabubu
9 KECAMATAN KAMBU 1 Kelurahan Kambu
Nama Camat: 2 Kelurahan Mokoau
3 Kelurahan Padaleu
Alamat Kontak 4 Kelurahan Lalolara
10 KECAMATAN PUUWATU 1 Kelurahan Tobuuha
Nama Camat: 2 Kelurahan Punggolaka
3 Kelurahan Watulondo
Alamat Kontak: 4 Kelurahan Puwatu
5 Kelurahan Lalodati
6 Kelurahan Abeli Dalam
Langganan:
Postingan (Atom)
Gambar kendari
KENDARI KOMUNITAS
LOGO KCF
