Elvan Dany Sutrisno -
Jakarta - Apa yang disampaikan Indonesian Corruption Watch (ICW) bahwa ada indikasi barter perkara dalam hasil akhir Pansus Century, di mata Ketua DPP Hanura Yuddy Chrisnandi tak sepenuhnya keliru. Dia menyebut ada lima parpol yang ditekan oleh pemerintah.
"Saya percaya pada teman-teman ICW. Selama ini berbicara dengan fakta. Ada lima parpol yang ditekan," kata Yuddy kepada detikcom, Senin (8/3/2010).
Eks politisi Golkr ini mengimbau kelima parpol itu jangan gentar walaupun ditekan oleh pemerintah. "Pisahkan antara kepentingan masing-masing pribadi dengan kepentingan yang lebih besar," ujarnya.
Namun Yuddy tidak mau mengungkapkan partai mana saja yang diiming-imingi barter perkara oleh pemerintah. Yuddy berharap kelima parpol tersebut tetap konsisten mengungkap Century dan memantau penuh pelaksanaan rekomendasi DPR kepada penegak hukum.
"Lihatlah Hanura, kami tidak tertekan karena tidak memiliki persoalan apa pun. Hanura tidak akan mundur satu inci pun," ujar Yuddy. Hanura memiliki 16 kursi di DPR.
Sementara itu sumber Kendarinews di DPR menjelaskan bahwa kelima parpol tersebut adalah Golkar, PDIP, PPP, PKS, dan Gerindra. Golkar dijanjikan 'keamanan' bagi pimpinan fraksinya di DPR, PDIP sejumlah anggota DPR yang mulai dilirik KPK, mantan menteri dari PPP yang juga sedang ditangani KPK, dan masalah L/C bodong dari PKS. "Bos Gerindra ada yang bermasalah," jelas sumber tersebut.
Sebelumnya diberitakan, Indonesian Corruption Watch (ICW) mencium adanya kecenderungan menghentikan kasus Century dengan cara 'barter' perkara. 7 Kasus yang juga melanda fraksi dan anggota Pansus Century bisa menyebabkan rekomendasi Pansus menjadi tawar.
7 Kasus ini yakni masalah pajak yang melibatkan Ketua Umum Golkar ARB, dugaaan kasus Inkud oleh Ketua Fraksi Golkar SN yang juga bersangkut paut denga Ketua Pansus IM, kasus yang melibatkan politisi dari PDIP yg menyeret nama ZEM di mana PPATK menemukan adanya 137 transfer valuta asing, kasus L/C fiktif yang dilakukan oleh inisiator panitia angket MIS, kasus pembunuhan HAM Munir yang melibatkan Partai Gerindra, dan ada pula kasus HAM Timtim yang terkait dengan Ketua Umum Hanura.
Menanggapi tudingan ICW itu, PKS menyatakan tidak habis pikir. "Kita tidak mengerti apa ada datanya? Kita juga tidak mengerti yang dilakukan apa latar belakangnya?" keluh Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaaq.
Sedang Sekjen PDIP Pramono Anung menyatakan, partainya tetap konsisten. Sementara Ketua DPP PG Ade Komarudin menjamin tidak ada barter kasus
Tidak ada komentar:
Posting Komentar